Paulus Waterpauw: Wagub Papua Itu Hak Golkar, Bukan Demokrat
- ANTARA/Hans Arnold Kapisa
VIVA Politik - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta agar Lukas Enembe bersedia mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Papua karena status tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia juga menyinggung posisi Wakil Gubernur Papua.
Paulus sempat diajukan sebagai pengganti Klemens Tinal yang meninggal dunia pada Mei 2021. Dia menjelaskan duduk perkara mengenai pencalonannya sebagai Wagub Papua.
Menurut dia, pengajuan namanya itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia bilang Airlangga langsung yang merekomendasikan namanya untuk menggantikan Klemen.
"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar (Papua) adalah Paulus Waterpauw. Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak (Partai) Demokrat," kata Paulus dikutip dari Antara, Jumat, 30 September 2022.
Deputi II BNPP Kementerian Dalam Negeri Paulus Waterpauw meninjau Pasar Skouw
- VIVA/Aman Hasibuan
Partai Golkar merupakan salah satu pengusung pasangan Lukas Enembe-Klemens Tinal saat di Pilkada Papua 2018. Selain Golkar, koalisi pendukung Enembe-Klemen saat itu ada Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB, PAN, PKPI. Lalu, ada PPP, PBB, dan PKS.
Pun, saat ini Lukas Enembe sudah jadi tersangka di KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Paulus mengaku sedih melihat kondisi Papua saat ini. Dia menyebut masyarakat Papua seperti ditinggal pemimpinnya tanpa bertanggung jawab.Â
"Sedih hati kita ini. Dan bikin malu menurut saya," ujar eks Kapolda Papua tersebut.
Lebih lanjut, dia menyinggung gaya hedonisme yang diperlihatkan Lukas Enembe selama jadi Gubernur Papua.
Bagi dia, tak pantas pemimpin dengan gaya seperti itu.Â
"Lebih baik dia mundur saja daripada nanti dia ditangkap KPK," tutur Paulus.
Dia bilang saran agar Enembe mundur juga merupakan suara dari dirinya sesama Orang Asli Papua tanpa ada dorongan pihak lain. (Ant)
Â
Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting
