Panglima TNI dan KSAD Duduk Bersama, Kritik DPR Dinilai Ampuh
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman akhirnya duduk bersama. Hal ini dinilai tidak terlepas dari peran DPR yang sebelumnya sempat menyoroti disharmoni di tubuh TNI itu.
Hadiri Rapat di Komisi I DPR
Setelah cukup lama tidak tampil bersama di muka publik, Panglima TNI dan KSAD menghadiri rapat di DPR antara Komisi I dengan Menhan Prabowo Subianto serta jajaran TNI. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi I DPR mengkritik adanya kesan Panglima TNI dan KSAD saling menghindari karena sering tidak hadir dalam rapat secara bersamaan.
Ada Campur Tangan DPR
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu, ada campur tangan DPR dalam pertemuan Andika dan Dudung. Alvin menilai perhatian khusus DPR terhadap isu disharmoni di tubuh TNI telah membuahkan hasil positif.
“Terlepas adanya riak kecil yang terjadi sebelumnya, keterlibatan DPR, khususnya Komisi I terkait isu ini perlu diapresiasi,” katanya.
Panglima TNI Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman
- YouTube Jahril Ajen Akmil
“Dapat kita lihat bersama bahwa kritik DPR meski sempat menciptakan polemik nyatanya ampuh mendudukkan Andika bersama Dudung,” lanjut Alvin.
Punya Hak dalam Melakukan Pengawasan
Ditambahkannya, DPR sebagai lembaga legislatif perwakilan rakyat punya hak dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya di Pemerintahan. Untuk itu, kata Alvin, sudah sewajarnya Komisi I DPR meminta klarifikasi mengenai isu ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung.
“Apalagi isu tersebut sudah ramai dibicarakan publik. Para anggota dewan di Komisi I DPR saya yakin menaruh perhatian pada isu disharmoni di TNI,” kata Pengajar pada Prodi Distance Learning itu.
“Pastinya masukan dan saran-saran, baik formal maupun informal, dilakukan untuk menjaga dan merawat jiwa korsa,” lanjut Alvin.
Anggota Dewan Telah Melakukan Tugas dan Kewajiban
Lulusan master University of Leicester Inggris ini pun menyebut para anggota dewan telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam fungsi pengawasan. Alvin mengatakan DPR juga harus memperhatikan berbagai hal di luar urusan teknis pekerjaan mitra kerjanya.
“Dari sisi tertentu, publik bisa melihat bahwa anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,” katanya.
Alvin mengatakan DPR punya kewajiban moral mengawasi kinerja jajaran Pemerintah sebagai pertanggungjawabannya kepada rakyat.
“Dari kasus ini, kita dapat lihat DPR juga menaruh perhatian pada hal-hal sosial. Berani bicara atau mengangkat hal-hal yang luput dan bahkan cenderung tabu dibahas,” tutur Alvin.
