Demokrat Siap Bantu KPK Soal Kasus Lukas Enembe
- Lilis L/VIVA.co.id
VIVA Politik – Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, memastikan bahwa Partai Demokrat mendukung penuh KPK memberantas kasus korupsi di tanah air. Dalam hal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Partai Demokrat juga kan berusaha membantu KPK memeriksa Lukas.
Andi mengatakan, Partai Demokrat akan segara memeriksa kondisi Lukas Enembe langsung di Papua. Menurut Andi, Demokrat siap apabila dimintai bantuan oleh KPK melakukan upaya persuasif kepada Lukas Enembe agar mau memenuhi panggilan KPK.
"Demokrat konsisten berantas korupsi. Kami segera cek kondisi Lukas di Papua," kata Andi dalam akun twitternya yang dikutip pada Jumat malam 23 September 2022.
Gubernur Papua, Lukas Enembe
- ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua
Andi mengatakan bahwa Partai Demokrat sangat menghormati proses penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Menurut Andi, saat ini Lukas dalam kondisi kurang sehat dan Lukas sedang mengalami stroke berat.
"Sekali lagi, kami hormati KPK. Akan bantu jika diperlukan, sambil beri saran kemanusiaan nantinya jika Pak Lukas memang masih sakit seperti selama ini, sulit bicara dan jalan, benar-benar stroke berat," ujar Andi
Andi juga menanggapi banyaknya permintaan ke Partai Demokrat mengenai tuntutan pemberhentian jabatan Lukas Enembe di partai. Andi mengatakan, Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum memutuskan.
"Termasuk soal keamanan nasional, sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan, bicara tak normal, berjalanpun lemah," ujar Andi
Ilustrasi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sebelumnya diberitakan, Andi Arief menduga bahwa kasus yang menjerat Lukas Enembe, ada kaitannya dengan sikap Lukas yang menolak kursi Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang pilihan Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, kursi Wakil Gubernur Papua memang saat ini maaih kosong pasca meninggalnya Klemens Tinal. Kursi Wakil Gubernur tersebut kosong sejak tanggal 21 Mei 2021, atau sudah lebih dari satu tahun.
"Ancaman pada Pak LE dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jendral Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi
