Bawaslu Diminta Jokowi Cegah Politisasi SARA dan Hoaks dalam Pemilu

Dua siswa Sekolah Menengah Atas memperhatikan gambar partai politik peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, beberapa waktu lalu (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

VIVA Politik – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja bersama anggota Bawaslu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.

Agenda pertama pertemuan itu, kata Bagja, perkenalan dengan Presiden, karena silaturami tersebut kali pertama sejak mereka menjabat.

Selain itu, Bagja mengatakan, Bawaslu memohon dukungan secara material maupun substansi dalam beberapa hal, terutama anggaran, keamanan bagi pengawasan di lapangan. Sebab, kata dia, keselamatan dalam melakukan pengawasan menjadi tanggung jawab bukan hanya Bawaslu, tapi juga pemerintah dan semua pihak.

“Pak Presiden sangat mendukung hal tersebut, dan beliau pasti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait,” katanya.

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Presiden Jokowi, katanya, meminta agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Jokowi ingin Bawaslu tegas dan tanpa pandang bulu.

“.. .penegakan hukum yang tegas, tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Kami, pemerintah, Bawaslu, mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antarolongan), hoaks, dan black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.

Jokowi mengapresiasi karena dahulu pernah diperiksa sebagai bentuk ketegasan dari Bawaslu. Tentu, hal itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai Presiden Republik Indonesia saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur bahwa diperiksa oleh Bawaslu.

Pilkada Serentak 2024 Aman, Prabowo: Pasti Ada yang Tidak Puas

Ilustrasi Kantor Bawaslu RI

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain,” ujarnya.

Salah Masuk TPS, Tangerang Gelar Pemungutan Suara Ulang Hari Ini
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Bawaslu Terima 129 Laporan Kepala Desa Tak Netral Selama Tahapan Pilkada 2024

Bawaslu RI menyebut bahwa selama tahapan pilkada serentak hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa

img_title
VIVA.co.id
5 Desember 2024