Bawaslu Diminta Jokowi Cegah Politisasi SARA dan Hoaks dalam Pemilu
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA Politik – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja bersama anggota Bawaslu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.
Agenda pertama pertemuan itu, kata Bagja, perkenalan dengan Presiden, karena silaturami tersebut kali pertama sejak mereka menjabat.
Selain itu, Bagja mengatakan, Bawaslu memohon dukungan secara material maupun substansi dalam beberapa hal, terutama anggaran, keamanan bagi pengawasan di lapangan. Sebab, kata dia, keselamatan dalam melakukan pengawasan menjadi tanggung jawab bukan hanya Bawaslu, tapi juga pemerintah dan semua pihak.
“Pak Presiden sangat mendukung hal tersebut, dan beliau pasti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait,” katanya.
Presiden Jokowi, katanya, meminta agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Jokowi ingin Bawaslu tegas dan tanpa pandang bulu.
“.. .penegakan hukum yang tegas, tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Kami, pemerintah, Bawaslu, mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antarolongan), hoaks, dan black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.
Jokowi mengapresiasi karena dahulu pernah diperiksa sebagai bentuk ketegasan dari Bawaslu. Tentu, hal itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai Presiden Republik Indonesia saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur bahwa diperiksa oleh Bawaslu.
“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain,” ujarnya.