Bawaslu Diminta Jokowi Cegah Politisasi SARA dan Hoaks dalam Pemilu

Dua siswa Sekolah Menengah Atas memperhatikan gambar partai politik peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, beberapa waktu lalu (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

VIVA Politik – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja bersama anggota Bawaslu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.

OC Kaligis Soroti Kejanggalan Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Muara Enim

Agenda pertama pertemuan itu, kata Bagja, perkenalan dengan Presiden, karena silaturami tersebut kali pertama sejak mereka menjabat.

Selain itu, Bagja mengatakan, Bawaslu memohon dukungan secara material maupun substansi dalam beberapa hal, terutama anggaran, keamanan bagi pengawasan di lapangan. Sebab, kata dia, keselamatan dalam melakukan pengawasan menjadi tanggung jawab bukan hanya Bawaslu, tapi juga pemerintah dan semua pihak.

Bawaslu Keluarkan 180 Rekomendasi PSU di Pilkada 2024, Ada 26 Tak Dijalankan KPU

“Pak Presiden sangat mendukung hal tersebut, dan beliau pasti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait,” katanya.

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pakar Nilai Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun dibanding Pemilu karena "Voters Fatigue"

Presiden Jokowi, katanya, meminta agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Jokowi ingin Bawaslu tegas dan tanpa pandang bulu.

“.. .penegakan hukum yang tegas, tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Kami, pemerintah, Bawaslu, mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antarolongan), hoaks, dan black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.

Jokowi mengapresiasi karena dahulu pernah diperiksa sebagai bentuk ketegasan dari Bawaslu. Tentu, hal itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai Presiden Republik Indonesia saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur bahwa diperiksa oleh Bawaslu.

Ilustrasi Kantor Bawaslu RI

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya