Eks Jubir KPK Bentuk 'Dewan Kolonel' di PDIP Dukung Puan Maharani
VIVA Politik – Sejumlah legislator PDIP yang mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dikabarkan membentuk sebuah komite yang mereka sebut sebagai “Dewan Kolonel”. Dewan itu terdiri dari sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP pada tiap komisi.
Trimedya Panjaitan, yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel', menceritakan bahwa komite tersebut digagas setelah ada arahan dari Puan Maharani sebagai pembina Fraksi PDIP DPR RI. Usulan 'Dewan Kolonel' murni dari anggota Fraksi PDIP. Inisiatornya ialah Johan Budi, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi anggota DPR. 'Dewan Kolonel' diklaim sudah berjalan sejak lima bulan lalu.
Mulanya, Trimedya menceritakan, sewaktu usai rapat Fraksi PDIP, Puan sebagai pembina, memberikan arahan kepada setiap anggota Fraksi PDIP DPR RI.
Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi S. Pribowo.
"Kemudian [Puan Maharani] masuk ruang pimpinan Fraksi, Johan Budi bilang, 'kita loyalis Mbak, harus buat sesuatu, [tercetus ide] Dewan Kolonel; kita tunjukan bahwa kita loyalis Mbak," kata Trimedya dikonfirmasi awak media di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Nasib keluarga Bung Karno
Segera setelah itu, katanya. Johan Budi menyatakan bersedia menjadi pimpinannya yang dinamai "koordinator". Beberapa lama kemudian, ketika Utut Adianto, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, mendampingi Puan Maharani kunjungan ke daerah, dia menyampaikan gagasan tersebut kepada Puan dan sang putri Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku senang.
Trimedya merincikan, 'Dewan Kolonel' terdiri dari anggota DPR PDIP dari Komisi I sampai XI. Apa yang dilakukan oleh 'Dewan Kolonel' di setiap komisi akan dilakukan di dapil masing-masing.
Puan Maharani saat berada di Kantor DPD PDIP NTB
- VIVA.co.id/ Satria Zulfikar (Mataram)
Di Komisi I, kata Trimedya, saat itu diisi Dede Indra Permana, Komisi II ada Junimar Girsang, Komisi III ada Trimedya Panjaitan, Komisi IV Riezky Aprilia, di Komisi V ada Lasarus, Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto, Komisi VIII Esti, Komisi IX Abidin Fikri, Komisi X Agustin Wilujeng, Komisi XI Hendrawan Supratikno dan Masinton.
"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Pacul) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid, enggak, tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno, ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," ujarnya.
