Nomor Partai, Cak Imin Setuju Usulan Megawati: Tinggal Pakai yang Sisa
- Istimewa
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sependapat dengan usulan tak perlu mengubah nomor partai pemilu 2019 untuk Pemilu 2024. Begitu juga seterusnya nanti. Menurut dia, ini merupakan ide yang menarik.
Ide agar penyelenggara pemilu tidak perlu mengubah nomor urut partai sehingga bisa sama dengan pemilu sebelumnya, diusulkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Usulan menarik,” kata Cak Imin di Gedung DPR pada Senin, 19 September 2022.
Karena, kata dia, usulan tidak perlu diganti lagi nomor partai pada Pemilu 2024 dan seterusnya itu untuk mengefisiensi anggaran juga. Sehingga, partai politik tidak perlu mencetak atribut lagi.
“Irit, karena bendera kita juga masih nomor lama. Tinggal pakai lagi sisa-sisa,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Oleh karena itu, Cak Imin mengatakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu perlu mempertimbangkan usulan tersebut.
“Yes (KPU pertimbangkan),” jelas dia.
Diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada penyelenggara pemilu agar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya. Jika usul ini diterima dan diterapkan, akan membantu parpol tidak melakukan pemborosan.
“Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan," katanya.
Sedangkan, partai baru dan lolos verifikasi bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang sudah pernah jadi peserta pemilu.
"Sehingga, suatu saat ke depannya nomor itu kepegang terus. Tentunya dari sisi pendidikan pembelajaran kepada rakyat, rakyat itu kan nantinya sudah pasti bertanya-tanya. Usulan ini kalau saya lihat prinsip sangat bisa dimengerti," kata Megawati.
Elite PKB Wacanakan Lagi Gubernur Dipilih DPRD, Apa Alasannya?
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing.
