Pekan Depan, DPR Rencana Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
- VIVA/ Anwar Sadat.
VIVA Politik - RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kemungkinan bisa disahkan dalam rapat paripurna DPR, pekan depan. RUU PDP ini penting untuk persoalan kebocoran data pribadi masyarakat yang kerap terjadi.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau menyebut kemungkinan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan pada pekan depan menyesuaikan jadwal rapat paripurna DPR.
"Mungkin minggu depan, biasanya rapat paripurna DPR hari Selasa," kata Dave saat dihubungi awak media, Jumat, 16 September 2022.
Dave menuturkan, jika sudah disahkan maka UU PDP bisa diterapkan. Meski pemerintah nanti diberi waktu maksimal 2 tahun untuk menyediakan peraturan turunannya.
"Kalau sudah disahkan, sudah bisa dimanfaatkan dan pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk menyediakan peraturan turunannya," jelas Dave.
Dave Laksono, Ketua Umum Kosgoro
- VIVA/ Eduward Ambarita
Terkait RUU PDP, DPR dan Pemerintah sepakat membawa ke pembahasan tingkat II atau rapat paripurna untukdisahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap, pengesahan RUU PDP akan menghentikan kasus-kasus kebocoran data pribadi masyarakat.
Kesepakatan untuk pengesahan RUU PDP diambil dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu, 7 September 2022. Hasil kesepakatan tersebut dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Dengan pengesahan RUU PDP, kita harapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan,” kata Meutya dikutip dari laman DPR.
Pun, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, menyampaikan dinamika pembahasan yang sudah berjalan akan memperkaya serta menghasilkan substansi RUU PDP ke arah lebih baik dan komprehensif.
"Dan, lebih efektif untuk menjawab kebutuhan bangsa dan negara," tutur Johnny, saat raker dengan Komisi I DPR RI, Rabu, 7 September 2022.
DPR Desak Pemerintah Larang Perusahaan Medsos Terima Iklan dari Judol
Anggota Komisi VI DPR RI menekankan agar pemerintah tidak menjadi komitmen tegas dalam upaya memberantas praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
