Hasto Sebut Ada yang Mau Menjegal PDIP di Pemilu 2024
- PDI Perjuangan
VIVA Politik – Jelang Pemilu 2024, situasi politik mulai memanas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan mengaku, banyak yang memfitnah partainya dengan isu yang menyesatkan. Tujuannya, kata dia, agar elektoral partai turun.
Meski begitu, Hasto mengatakan politik adalah menebar kebaikan dan turun ke bawah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kata dia, selama kader dan partai di tengah-tengah rakyat maka fitnah tak akan mempan. Bahkan lanjutnya, bisa menjadi energi positif untuk terus eksis.
Itu disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP NTB di Kantor DPD PDIP NTB, Kota Mataram, Kamis malam 16 September 2022. Hadir Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat dan Sekretaris Umum DPP Bamusi sekaligus anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, beserta seluruh pengurus DPC PDIP se-NTB.
Meski digoyang dengan isu negatif, Hasto memerintahkan seluruh kader PDIP untuk membangun keyakinan bahwa politik itu membangun kemajuan bangsa dan negara.
Lebih lanjut doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan itu mengatakan, ada pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Yakni harus tetap bersama rakyat.
"Kata Ibu Mega, kita jangan pernah puas. Saya enggak pernah lihat elektoral kita berapa, yang penting strategi kita bagaimana," kata Hasto, dalam keterangan persnya, Jumat 16 September 2022.
Selain itu, sebagai partai pendukung dan pengusung pemerintahan Presiden Jokowi, ia meminta para kader melek teknologi. Menyampaikan capaian-capaian pemerintah saat ini.
Terutama dibidang infrastruktur. Kata Hasto, Presiden Jokowi membangun banyak jalan, pelabuhan, bandara, waduk, dan lainnya dengan harapan bisa membawa nilai tambah kepada Indonesia. Namun, jelas dia, ada tantangan setelah COVID-19 melanda dunia kemudian disusul dengan perang Rusia-Ukraina.
Akibatnya tekanan ekonomi seperti inflasi, berdampak pada dunia. Termasuk Indonesia. Maka ancaman pada krisis pangan saat ini pada dasarnya adalah turunan dari kejadian global tersebut.
"Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM, karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit," urainya.
Dipaparkannya, Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan tidak mungkin menyengsarakan rakyat. Itu terlihat dari kebijakan-kebijakan lainnya seperti pemerintah berhasil mengambil alih Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur serta membangun kilang-kilang minyak.
"Pak Jokowi turun ke bawah tahu betul masalah rakyat, tidak ada Presiden yang punya kegiatan blusukan seperti Pak Jokowi. Jadi, itu dijelaskan bahwa sulit pilihannya, tetapi sebagai pendukung utama kita harus bela rasa dengan persoalan rakyat dan ikut membangun harapan dengan bekerja keras turun ke bawah," jelas dia.
Hasto menerangkan PDIP membela Presiden Jokowi karena itulah bagian dari tanggung jawab sebagai pengusungnya, termasuk isu kebijakan kenaikan BBM ini. Namun, sayangnya, ketika bicara anggaran dan pembangunan, banyak pihak yang berebut.
"PDIP memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menciptakan legacy, membuat prestasi bagi rakyat. Kemajuan di NTB misanya, sangat terasa, dan jauh dibandingkan Presiden sebelumnya, meskipun saat Pilpres, Pak Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di sini. Namun PDI Perjuangan dan Pak Jokowi menempatkan komitmen untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Itu harus dipahami," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, meminta para kader untuk memenangkan partai di daerah yang terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid itu. Menurutnya kejayaan partai di era awal 2000-an perlu dikembalikan.
"Terus turun ke bawah seperti arahan Pak Sekjen. Kita harus menang tiga kali dan target DPR pusat kita dua kursi," jelas dia.
Gugat Hasil Pilkada Jateng dan Jatim, PDIP Beberkan Bukti Kecurangan TSM
PDIP meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
