Ubedilah Badrun Kritik Keras Wacana Jokowi Jadi Cawapres 2024

Aktivis 98 dan Dosen UNJ, Ubedilah Badrun.
Sumber :
  • Instagram @ubedilahbadrun.official

VIVA Politik - Muncul wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi cawapres 2024. Wacana ini juga sudah disuarakan relawan pendukung Jokowi karena dinilainya tak melanggar dan diperbolehkan konstitusi. 

Menanggapi wacana itu, pengamat politik Ubedilah Badrun menyampaikan catatan kritis. Dia heran wacana itu juga dimunculkan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono lalu didukung kader PDI Perjuangan (PDIP).

"Selain melanggar etika politik, secara teoritik upaya itu telah melecehkan seluruh pakar hukum tata negara di dunia. Dari Van Vollehhoven, Utrech hingga Jimly Asshiddiqie," kata Ubedilah, dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 16 September 2022.

Presiden Jokowi.

Photo :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden.

Dia menyoroti pernyataan Jubir MK yang dianggapnya memalukan institusi negara. Ubedilah mengingatkan dalam Pasal 7 UUD 1945 jelas disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

"Dan, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi hanya untuk dua periode baik posisi sebagai Presiden maupun wakil Presiden," jelas Ubedilah.

Menurutnya, Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dicalonkan dalam satu paket sebagaimana tertuang dalam pasal 6A UUD 1945. Pasal itu menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

"Satu pasangan itu juga maknanya melekat berlaku periode untuk presiden dan wakil presiden beserta larangannya yang tidak boleh mencalonkan lagi setelah dua periode untuk jadi calon Presiden maupun jadi calon Wakil Presiden," tutur dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut. 

RK Yakin Dukungan Jokowi Diikuti Pendukungnya: Pasti Berdampak

Presiden Jokowi saat bagikan sertifikat untuk rakyat di Sidoarjo

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Pun, menurut dia, selain melanggar etika politik, berdasar logika hukum atau ratio legis juga merujuk tafsir a contrario atau dalam terminologi fiqih politik disebut mafhum muwafaqah. Dia menjelaskan bila seorang presiden yang telah menjabat dua periode dilarang menjabat presiden untuk ketiga kalinya.

Momen Jokowi Full Senyum Saksikan Langsung Timnas Indonesia Bekuk Arab Saudi di GBK

"Itu maknanya apalagi menjabat jabatan yang lebih rendah yakni jabatan wakil presiden tentunya jauh tidak dapat dibenarkan secara logika hukum tata negara," sebutnya. 

Ubedilah merasa aneh jika upaya pencalonan Jokowi jadi cawapres terus ngotot diperjuangkan. "Itu maknanya bisa dimungkinkan muncul kesimpulan ada semacam motif jahat untuk dibuka, mengapa ingin terus berkuasa?" tuturnya.

Jokowi Turun Gunung Bantu Menangkan RK-Suswono, Loyalis Anies: Gak Ngaruh!
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan cagub Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil di TMII, Jakarta Timur, Rabu, 20 November 2024 (sumber: Tim Media RK-Suswono)

Dukungan Jokowi ke Ridwan Kamil Disebut Lebih Kuat daripada Anies ke Pramono

Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022 memutuskan mendukung cagub Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024. Apakah Anak Abah, pendukung Anies, akan ikut pilihan tesebut?

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024