Anggota DPR Kecam Balik KSAD Dudung, MKD Ingin Klarifikasi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Sejumlah anggota DPR, mengecam balik instruksi KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang beredar luas. Dimana ia meminta jajaran TNI AD untuk memprotes pernyataan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.
Seperti yang diutarakan anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, Habiburokhman. Sebab menurutnya, instruksi Jenderal Dudung tersebut sebagai intimidasi ke DPR.
"Terkait pernyataan pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WhatsApp Group komisi di DPR banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi," kata Habiburokhman kemarin di DPR, dikutip Kamis 15 September 2022.
Diakui Habiburokhman, banyak juga anggota DPR yang mempertanyakan video Jenderal Dudung tersebut. Yang menurut mereka, bentuk intimidasi terhadap DPR.
"Kita mau clear semua biar clear semua yang salah misalnya Effendi sudah minta maaf ya silakan, tapi kalau ada respon yang berlebihan respon tidak tepat juga baiknya ditertibkan," katanya.
Terhadap video yang beredar tersebut, lanjut Habiburokhman, pihaknya merencanakan untuk meminta klarifikasi Jenderal Dudung.
"Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon. Saya mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD jadi supaya clear yang benar katakan benar yang salah katakan salah," jelas politisi Partai Gerindra itu.
Tak Perlu Mengancam
Sementara anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan, mengatakan semestinya tidak ada provokasi dari manapun terkait pernyataan Effendi Simbolon tersebut. Termasuk, dia menyoroti ancaman-ancaman lantaran tidak menerima statemen Effendi, seperti dalam video Jenderal Dudung yang beredar tersebut.
"Jika memang personel TNI tidak bisa menerima pernyataan keras dan tidak sesuai dengan fakta yang mereka tahu, maka gunakanlah jalur hukum bukan dengan ancaman - ancaman yang menimbulkan rasa takut," kata Farhan dalam keterangan persnya.
Anggota dari Fraksi Partai Nasdem itu menilai, memang pernyataan Effendi dalam rapat dengan Panglima TNI di Komisi I DPR, bisa menimbulkan ketidak nyamanan sejumlah pihak. Mesti begitu, penghormatan terhadap TNI sebagai lembaga, tetap mendapat kepercayaan publik.
"Tetapi dengan berpegang teguh kepada aturan yang ada, apapun pernyataan seorang anggota DPR di sidang resmi dijamin konstitusi walaupun ada hak untuk tidak setuju dan tidak menyukai isi pernyataannya, bukan berarti hak berpendapat Pak Effendi melanggar hukum," katanya.
Terhadap video Jenderal Dudung tersebut, Farhan menilai perlu bagi KSAD tersebut untuk hati-hati. Apalagi TNI adalah lembaga yang sangat dipercaya publik selama ini.
"Menimbulkan rasa khawatir dalam diri saya, melihat respon para personel TNI yang dapat menimbulkan persepsi bahwa TNI bisa bertindak secara keras atas sebuah pernyataan seorang anggota DPR RI yang dijamin oleh konstitusi," katanya.
Terhadap persoalan ini, Farhan meminta Panglima tertinggi TNI, Menhan dan Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan TNI, untuk bisa menetralkan situasi. Sehingga kondusifitas bangsa bisa dikembalikan, dan TNI bisa kembali menjadi pelindung bagi WNI.
"Maka kami meminta Panglima Tertinggi TNI, Menhan RI, Panglima TNI serta 3 Kepala Staff Angkatan TNI menetralkan situasi demi kondusifitas bangsa dan mengembalikan TNI Sebagai angkatan bersenjata yang bisa melindungi setiap WNI, siapapun dia dan apapun yang dilakukannya atau dikatakannya,".
Seperti diketahui, Effendi Simbolon anggota Komisi I DPR RI telah melayangkan permintaan maafnya atas pernyataan yang menimbulkan reaksi marah di jajaran TNI.
Sebelumnya, pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyinggung TNI seperti gerombolan menuai kecaman dari prajurit itu dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kemenhan dan TNI di Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.
Saat itu, petinggi TNI dari Panglima TNI hingga seluruh kepala staf angkatan hadir, kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Ketidakhadiran Dudung inilah kemudian menyulut Effendi Simbolon melontarkan kritiknya terhadap TNI. Effendi mengaku ingin mendapat penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Menurutnya ada ketidakharmonisan antara dua jenderal bintang empat itu.
"Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," kata Effendi kala itu.