PKS Kritik Keras Rencana Pemerintah Hapus Daya Listrik 450 VA

Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto.
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana pemerintah menghapus golongan daya listrik 450 volt ampere (VA). Ia menyebut kebijakan tersebut tidak berperasaan mengingat masyarakat sedang dalam masa sulit pasca kenaikan harga BBM.

Empat Tahun Tanpa Listrik, Warga Sebuku Titip Harapan ke Egi-Syaiful: Kami Lama Tak Diperhatikan

“Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi kini masyarakat sedang sulit, pandemi belum usai, harga BBM naik, serta kenaikan harga bahan makanan” ujar Mulyanto dikutip dari laman resmi partai, Rabu 14 September 2022

Ditengah Corona, Listrik 450 VA Gratis Selama 3 Bulan

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Aismoli Minta Pemerintah Berikan Subsidi Motor Listrik Jangka Panjang

Mulyanto menekankan, kalaupun pemerintah akan menghapus listrik berdaya 450 VA dan mengalihkannya ke daya 900 VA, maka ia minta agar subsidi listrik tetap diberikan. “Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat,” katanya.

Mulyanto menyingung sikap pemerintah yang ia nilai terlalu tergopoh-gopoh (tergesa-gesa) dan manut saja didikte oleh pihak internasional. Lalu ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat dengan meningkatnya tarif listrik.

Catat Jamnya, Setiap Isi Pertamax Hari Senin dan Jumat Dikasih Diskon

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah untuk konsultasi terlebih dahulu dengan Komisi VII DPR RI, yang menangani masalah energi ini sebelum mengambil kebijakan terkait listrik, yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini,” terang Mulyanto.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga, dan menaikkan dayanya menjadi 900 VA. Hal serupa pun dilakukan bagi pelanggan 900 VA, yang juga dinaikkan menjadi 1.200 VA.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran (TA) 2023.

Dengan kesepakatan pemerintah dan DPR RI ini, Said menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat yang menjadi pelanggan listrik akan sama-sama mendapatkan manfaat.

Dari sisi pemerintah, kebijakan ini akan mendongkrak permintaan konsumsi listrik, dan bisa mengurangi oversupply. Sementara dari sisi pelanggan, dia meyakini bahwa nantinya masyarakat pelanggan listrik golongan 900 VA dan 1.200 VA tersebut akan lebih bisa sejahtera karena pasokan listriknya meningkat.

 "Kebijakan ini untuk membela orang miskin. Jangan sampai saat dia mau cuci baju (menggunakan mesin cuci), tapi dia harus mematikan kulkasnya (karena daya listriknya tidak cukup)," ujar Said.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya