William Liddle Peringatkan Ada Potensi Pelemahan Supremasi Sipil di RI
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ilmuwan asal Amerika Serikat pakar tentang perpolitikan Indonesia, William Liddle, memperingatkan tentang potensi pelemahan supremasi sipil di Indonesia selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Satu indikasinya, kata Liddle, sebagaimana dia tulis dalam artikel jurnal berjudul "Jokowi Sidelines Democracy", karena Jokowi memilih pensiunan tentara, yaitu Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan. Dia menilai, Jokowi seperti melanggar pakem politik sejak era reformasi bahwa, untuk menegakkan supremasi sipil setelah lebih dari tiga dekade di bawah kendali rezim militer Soeharto, posisi menteri pertahanan harus dijabat orang sipil murni, bukan tentara atau pensiunan tentara.
“Hanya di bawah Jokowi, perwira pensiunan diangkat untuk jabatan ini,” tulis Liddle, merujuk nama Prabowo Subianto dan pendahulunya, Ryamizard Ryacudu, dalam artikel jurnal tersebut.
William Liddle
- VIVA/M Ali Wafa
Dalam wawancara secara eksklusif dengan VIVA pada program bincang-bincang The Interview, di Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022, Liddle mengatakan, "Jokowi seakan-akan kurang peka terhadap masalah itu". Dia berterus terang tak tahu alasan Jokowi atas keputusannya itu; dia hanya menduga, "mungkin sebagian [karena] dia orang PDIP, dan di PDIP juga banyak perwira pensiunan".
Indikasi lainnya, menurut profesor emeritus pada Ohio State University itu, Jokowi mengerahkan kekuatan militer untuk mencapai atau percepatan pembangunan, termasuk di antaranya mengatasi pandemi COVID-19. Meski demikian, dalam konteks ini, dia memahami bahwa militer merupakan alat negara yang paling kompeten.
Saat ditanya apakah kebijakan itu merupakan jalan menuju upaya pelemahan supremsi sipil di Indonesia, Liddle menjawab, "ya". "Tapi belum terlalu berat sebagai masalah; cuma sesuatu yang harus diperhatikan terus," katanya, segera mengoreksi.
William Liddle
- VIVA/M Ali Wafa
"Cuma ini tanda kurang kepekaan Jokowi, dalam hal ini, sejak saya bisa lihat, tapi bukan tanda besar, bukan tanda yang sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan," katanya, memberikan penekanan.
Masa SBY
Meski begitu, sebagai pakar ilmu politik yang telah meneliti Indonesia sejak tahun 1960-an, Liddle mengingatkan, dalam dua masa presiden, yakni Sukarno dan Soeharto, militer begitu berkuasa dan nyaris tanpa kontrol. Tentara, katanya, memiliki peranan besar dalam perpolitikan Indonesia sejak zaman revolusi kemerdekaan, bahkan dampaknya banyak korban pada masyarakat sipil.
Setelah itu, sejak era reformasi pada 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto, peranan militer mulai dikurangi dan muncul kesadaran nasional untuk menegakkan supremasi sipil dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. Bahkan muncul semacam aturan tak tertulis bahwa menteri pertahanan, yang juga membawahi angkatan bersenjata, mesti dijabat oleh orang sipil murni.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan purnawirawan tentara, sejak 2004 sampai 2014, menteri pertahanan oleh orang sipil. "SBY memainkan peranan penting pada waktu itu: SBY menegakkan supremasi sipil," katanya.
