Anies Ganti Kota Tua Jadi Batavia, Gembong PDIP: Urgensinya Apa?
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Politik - Kebijakan Gubernur DKI JAKARTA Anies Baswedan yang mengubah nama Kota Tua jadi Batavia memunculkan pro dan kontra. Dari pihak yang kontra mempertanyakan urgensi keputusan Anies tersebut.
"Urgensinya apa? Kalau ditanya urgensinya,saya katakan ngga ada," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dikutip pada Selasa, 13 September 2022.
Gembong menyindir cara Anies hanya untuk meninggalkan kesan positif jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan mengakhiri masa jabatan sebagai DKI-1 pada 16 Oktober 2022 mendatang. Setelah itu, posisinya akan diisi oleh Penjabat Gubernur (Pj) hingga Pilkada 2024.
Menurut Gembong, Anies diduga hanya ingin ukir sejarah dalam mengganti nama.
“Persoalannya kan ini soal legacy, jadi subjektif karena di akhir. Tentunya dia (Anies) ingin mengukir sejarah, minimal sejarahnya ganti nama,” tuturnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono
- VIVA/Ridho Permana
Sebelumnya, Anies meresmikan dan membuka kembali kawasan rekreasi Kota Tua Jakarta Barat, agar bisa kembali dinikmati oleh warga Jakarta. Eks Mendikbud itu memberikan nama baru untuk kawasan tersebut dengan sebutan Batavia.
“Kawasan Kota Tua ini kita namai kawasan Batavia sebagaimana nama aslinya dulu. Ini adalah Batavia," kata Anies dalam acara dibuka kembalinya Kawasan Kota Tua dan Groundbreaking CP202 MRT, di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu 10 September 2022.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kota Tua Jakarta Barat
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Anies menjelaskan, nanti Kota Tua akan dirancang kembali untuk menjadi kawasan modern kota masa depan. Namun, Batavia tetap punya ciri khusus sebagai kawasan pengingat sejarah.
"Namanya Batavia mencerminkan masa lalu, tapi konsepnya menceriminkan kota modern masa depan. Itu yang sedang dibangun di tempat ini," ujarnya.
Kritikan juga sempat disuarakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia mengingatkan Anies yang akan lengser sebulan lagi tak semestinya melakukan penjenamaan kawasan tersebut.
"Seharusnya sudah nggak boleh," kata Pras kepada wartawan di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022.
