Jagokan Heru Budi Gantikan Anies, M Taufik: Dekat dengan Jokowi
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA Politik - Politikus Gerindra Mohammad Taufik menyampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono jadi salah satu kandidat kuat menjadi Penjabat Gubernur (Pj) menggantikan Anies Baswedan. Heru tercatat pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara.
M Taufik menilai sosok Heru memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi Pj Gubernur DKI. Adapun kriterianya memahami persoalan Jakarta dan mengetahui seluk beluk Pemprov DKI. Selain itu, Heru juga dianggap memiliki kompetensi dekat dengan Presiden RI Jokowi.
“Heru paham soal Jakarta, dia punya kompetensi mengelola pemerintah dan punya kedekatan yang lebih dengan Presiden,” kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat 9 September 2022.
Dia bilang rekam jejak Heru juga pernah menjadi pejabat eselon II di Pemprov DKI. Usai jadi Wali Kota Jakarta Utara, Heru diangkat jadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (BPKAD).
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono usai dilantik
- VIVA.co.id / Agus Rahmat
Selain Heru, Taufik menilai Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Marullah Matalli juga berpeluang meneruskan Anies. Taufik juga menilai Marullah juga memiliki kriteria sama dengan Heru.
“Marullah punya kriteria keempat-empatnya, tapi menurut saya Heru lebih dekat (dengan presiden),” tuturnya.
Pun, Taufik juga menyebut Bahtiar yang saat ini menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Figur Bahtiar dianggap layak jadi pengganti Anies.
Anies Baswedan melantik Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI.
- VIVA/ Anwar Sadat.
Namun, ia memberikan catatana agar Pj Gubernur pengganti Anies baru belajar soal Jakarta.
“Saya kira dia masih belajar soal Jakarta. Nah, dia ngga paham soal perjakartaan. Dan, tidak dekat juga dengan Jokowi. Mungkin dia punya kompetensi soal pemerintahan. Tapi, kan soal DKI, nggak boleh lagi Pj belajar soal DKI,” jelasnya.
Untuk diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Setelah itu, posisi DKI 1 itu akan digantikan sementara oleh Penjabat Gubernur (Pj) hingga Pilkada 2024. Pj Gubernur ini merupakan figur pejabat ASN yang ditunjuk pemerintah.
