Tolak Hasil Mukernas, Suharso Monoarfa: Begini-begini Saya Masih Ketum

Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Suharso Monoarfa melawan dengan menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang melengserkan dirinya dari posisi Ketua Umum. Suharso dicopot dan sudah digantikan Muhammad Mardiono.

Mardiono Perintahkan Kader PPP NTB Menangkan Pilkada 2024

“Begini-begini, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan,” kata Suharso dalam video yang beredar di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu, 7 September 2022.

Dalam video itu, Suharso tampak bicara di hadapan kader PPP di acara Bimbingan Teknis atau Bimtek DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia di Pecenongan Jakarta Pusat, Selasa, kemarin.

PPP Jepara Gelar Konsolidasi, Mas Wiwit-Gus Hajar Siap Guncang Pilkada 2024

Pernyataan Suharso itu disebarkan melalui video. Elite PPP yang juga Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha membenarkan video tersebut.

Suharso Monoarfa

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
PPP Harap Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik Lagi

Suharso menolak hasil Mukernas DPP PPP di Banten pada Minggu, 4 September 2022. Keputusan politik dari Mukernas itu memecatnya dari posisi Ketua Umum PPP. Hasil Mukernas PPP itu menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Suharso mengaku sudah menelaah dan mengklarifikasi semua informasi yang berkembang terkait Mukernas di Banten.

“Saya telah mengumpulkan semua informasi yang disampaikan. Baik cerita cerita, yang sampai kepada saya," tutur Suharso.

Pun, dia minta orang orang yang menggulingkan dirinya dari kursi Ketum PPP untuk segera tabayun dan meminta maaf. “Saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyampaikan pergantian jabatan dari Suharso kepada  Mardiono sebagai upaya menguatkan konsolidasi partai.

"Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Arsul menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal. "Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya