Depan Sri Mulyani, Fraksi PKS Walk Out Tolak Kenaikan BBM
- twitter PKS
VIVA Politik – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan walk out atau keluar pada sidang paripurna DPR RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Hal itu karena PKS tidak setuju atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Menginterupsi untuk menyampaikan suara PKS penolakan atas kenaikan BBM.
"Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," tegas Mulyanto, Selasa 6 September 2022.
Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto.
- Dok. PKS
"Karenanya dengan ini kami fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian terima kasih," ucapnya.
Saat menyampaikan penolakan itu, Mulyanto bersama anggota fraksi PKS lainnya membawa kertas dengan tulisan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM." Lalu setelahnya, semua anggota fraksi PKS walk out dari forum tersebut.
Sementara, di luar Gedung DPR hari ini massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan aksi ini dilakukan serempak dari berbagai daerah.
Mahasiswa di Bandung gelar demo tolak kenaikan harga BBM.
- VIVA.co.id/Adi Suparman
"Pada hari ini aksi 6 September 2022 dilakukan serempak di 34 provinsi, yang terkonfirmasi sekitar 20 provinsi. Beberapa provinsi belum bisa melakukan karena faktor keamanan seperti Papua dan Papua Barat," kata Said Iqbal.
Said Iqbal mengatakan terdapat tiga isu tuntutan yang dibawa dalam aksi demo tersebut. "Pertama tolak kenaikan harga BBM," lanjutnya.
Tuntutan berikutnya adalah menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan terakhir meminta agar upah minimum meningkat pada 10-13 persen pada tahun 2023. Lebih lanjut, Said Iqbal berharap aksi demo ini nantinya akan didengar oleh Presiden Joko Widodo.
