Partai Garuda: 3 Periode Urusan Lembaga Legislatif, Bukan Presiden
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Mencuat kembali isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi lanjut tiga periode yang memantik respons dari elite partai politik atau parpol. Isu Jokowi 3 periode itu dilontarkan saat acara Musyawarah Rakyat atau Musra relawan Jokowi.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai Jokowi selaku Presiden jelas tidak punya kewenangan untuk mengubah jabatan menjadi 3 periode.Â
"Karena sudah jelas yang punya kewenangan untuk membuat jabatan Presiden menjadi 3 periode hanya MPR, yaitu lembaga legislatif. Presiden tidak bisa karena Presiden adalah lembaga eksekutif," kata Teddy, dalam keterangannya, Sabtu, 3 September 2022.
Dia menyammpaikan bila Jokowi paham hal itu dan akan patuh terhadap konstitusi. Bagi Teddy, wacana 3 periode yang disampaikan Jokowi saat pidato di Musra sangat jelas terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, bukan urusan soal amandemen.Â
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Menurutnya hal itu mesdi dibedakan. Ia menangkap maksud Jokowi sebagai upaya menjaga demokrasi dalam kebebasan berpendapat.
"Ini dua hal yang berbeda, urusan 3 Periode adalah urusan lembaga legislatif, bukan urusan Presiden. Urusan Presiden adalah bagaimana Demokrasi dan hak rakyat tidak dikebiri oleh pihak lain sesuai dengan amanat UUD 45," jelas Teddy.
Namun, ia mengkritisi ada pihak-pihak yang haus akan publikasi. Kemudian, berpura-pura bodoh dengan menafsirkan Jokowi ingin jabatan 3 periode. Kata, dia seolah-olah itu kewenangan Jokowi selaku Presiden.
Menurut dia, hal itu terjadi karena kebebasan berpendapat dikebiri oleh pihak yang berpura-pura mendukung demokrasi.Â
"Padahal jelas Jokowi hanya ingin melindungi kebebasan berpendapat, bahwa setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya selama tidak melanggar aturan," tutur Teddy.
Presiden RI, Joko Widodo bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi tak melarang wacana tiga periode bergulir. Ia mengatakan demikian karena Indonesia adalah negara demokrasi. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bilang jangan baru ada yang ngomong wacana 3 periode membuat ramai.
"Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'ganti presiden' kan juga boleh, ya nggak? 'Jokowi mundur' kan juga boleh," kata Jokowi di acara Musra di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 28 Agustus 2022.
Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng
Pengamat politik mengatakan kekalahan PDIP dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah karena beberapa faktor, termasuk di antaranya endorsement Jokowi dan Prabowo.
