Heboh Anggaran Kalender DPR Hampir Rp1 M, BURT: Kami Minta Kaji Ulang
- vivanews/Andry
VIVA Politik - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pihaknya sudah meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk mengkaji ulang rencana pengadaan kalender 2023. Nominal pengadaan itu senilai Rp955 juta sehingga jadi sorotan publik.
Menurut dia, pencetakan kalender merupakan kegiatan rutin tiap tahunnya.
“Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi,” kata Dimyati saat dihubungi wartawan pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Dia menekankan, BURT juga akan melihat nilai paket pagu proyek cetak kalender yang diajukan terlalu tinggi atau tidak. Selain itu, BURT juga akan melihat kuantitas kalender yang mau dicetak sesuai dengan nilai paket pagu proyek atau tidak.
“Jadi kami kaji dulu, bagaimana letak kemahalannya, lalu dadi sisi kuantitasnya. Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik," tuturnya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah.
- Antara/ Widodo S Jusuf
Dimyati tak menampik suara miring tertuju ke DPR karena anggaran itu dianggap besar. Namun, ia menekankan anggaran mencetak kalender sudah jadi kebutuhan rutin.
"Dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender,” jelas dia.
Pun, dia mengatakan akan menggelar rapat BURT sekaligus memanggil Sekretariat Jenderal DPR pada Kamis hari ini, untuk dimintai keterangan.
“Saya akan tanyakan dan kami kaji, itu seperti apa supaya tidak ada polemik. Tidak dianggap pemborosan, tidak dianggap tidak memiliki sense of crisis. Sudah diagendakan besok kami rapat evaluasi,” ujarnya.
Usai Pelantikan, Anggota DPR, DPD & MPR RI Berswafoto di Gedung Kura-kura. (Foto ilustrasi)
- VIVA/Muhamad Solihin
Klaim disetop
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengklaim pihaknya sudah membatalkan pengadaan kalender untuk tahun 2023. Dia menekankan lelang pengadaan kalender senilai Rp955 juta itu sudah tak dilanjutkan.
"Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 31 Agustus 2022.
DPR kembali disorot. Bukan karena prestasi tapi soal pengadaan yang dinilai kurang penting yaitu tender kalender senilai Rp955 juta atau hampir Rp 1 miiar. Dari keterangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, mencetak kalender, merupakan proyek rutin.
Sejak 2018, nilai pagu proyek cetak kalender tersebut sekitar Rp800 juta hingga Rp900 jutaan.
Dikutip dari lpse.dpr.go.id, nilai pagu paket proyek cetak kalender Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp960 juta pada 2018. Sementara, nilai harga barang atau jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan (HPS) paket sebesar Rp772.777.500.
Namun, nilai pagu paket proyek kalender DPR pernah turun pada tahun 2019 sebesar Rp800 juta. Adapun nilai HPS paket Rp797.775.000.
Pada 2021, nilai pagu paket proyek kalender naik sebesar Rp816.139.000. Nilai HPS paket sebesar Rp813.450.000.
Nah, di tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR mengadakan proyek cetak kalender dengan nilai pagu paket sebesar Rp955.737.000. Lalu, nilai HPS paket Rp901.875.000.
Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik
Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.
