Cetak Kalender Proyek Rutin DPR, Anggarannya Rp800-900 Juta
VIVA Politik – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyatakan setiap tahunnya rutin mengadakan proyek pencetakan kalender tahunan. Semenjak 2018, nilai pagu proyek cetak kalender tersebut sekitar Rp800 juta hingga Rp900 jutaan.
Dikutip dari lpse.dpr.go.id, nilai pagu paket proyek cetak kalender Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp960 juta pada 2018. Sedangkan, nilai harga barang atau jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan (HPS) paket sebesar Rp772.777.500.
Usai Pelantikan, Anggota DPR, DPD & MPR RI Berswafoto di Gedung Kura-kura.
- VIVA/Muhamad Solihin
Namun, nilai pagu paket proyek kalender DPR pernah turun pada tahun 2019 sebesar Rp800 juta. Sedangkan, nilai HPS paket Rp797.775.000.
Tahun 2020, nilai pagu cetak kalender juga sama seperti 2019 yakni Rp800 juta. Hanya saja, perbedaannya pada nilai HPS paket senilai Rp799.150.000.
Pada 2021, nilai pagu paket proyek kalender naik sebesar Rp816.139.000. Nilai HPS paket sebesar Rp813.450.000. Tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR mengadakan proyek cetak kalender dengan nilai pagu paket sebesar Rp955.737.000 dan nilai HPS paket Rp901.875.000.
Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Luciu Karus mempertanyakan proyek pengadaan 20 ribu kalender dengan anggaran yang fantastis. Lucius juga menyoal terkait kepada siapa saja kalender-kalender tersebut dibagikan.
Rapat paripurna DPR (Foto ilustrasi).
- VIVA/ Anwar Sadat.
"Mestinya sih peruntukkan kalender juga harus dijelaskan oleh Sekjen. Siapa saja nanti yang akan mendapatkan kalender-kalender itu," kata Lucius Karus
Menurutnya, kalender-kalender gantung maupun meja sudah tidak relevan dengan era digital seperti sekarang ini. Apalagi, hampir semua orang memiliki smartphone, yang tersedia kalender digital, pengaturan waktu, pengingat waktu hingga fungsi lainnya. Lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana.
"Dengan kemajuan teknologi itu, ide mencetak kalender kertas itu terlihat sebuah ide primitif, kuno, sudah ketinggalan zaman. Apalagi untuk pengadaannya harus menggunakan anggaran yang besar, rasa-rasanya itu hanya sebuah pemborosan," ujar Lucius
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
