Tito Karnavian Ancam Kepala Daerah Tak Mampu Kendalikan Inflasi
- ANTARA/Boyke Ledy Watra
VIVA Politik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemerintah pusat akan mengirimkan tim apabila bupati dan wali kota tidak bisa mengendalikan inflasi daerah.
"Yang tidak terkendali, kami akan turunkan tim, ada apa di situ. Kalau dia penjabat kepala daerah, itu salah satu bahan dari kami untuk menilai mengevaluasi, bila perlu diganti," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Jika pemerintah daerah itu dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka Tito akan langsung memberikan rekomendasi untuk mengganti posisi tersebut. Namun, bila pemimpin daerah itu adalah kepala daerah hasil pilkada, maka Pemerintah pusat akan memberikan peringatan.
Ilustrasi pendorong inflasi.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Kami akan berikan warning (peringatan) supaya masyarakat paham bahwa apakah pemimpin seperti ini mau dipilih? Saya kira begitu," katanya.
Tito mengatakan secara rutin persentase inflasi setiap daerah akan diumumkan, sehingga masyarakat bisa melihat mana provinsi yang memiliki kinerja baik atau sebaliknya.
"Yang tinggi inflasinya; jadi, salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, ya, kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus, siapa yang tidak," tegasnya.
Ilustrasi kotak kosong di Pilkada.
- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Dengan mengumumkan angka inflasi setiap bulan, katanya, bupati dan wali kota tidak pasif dan hanya menunggu kerja provinsi dan Pemerintah pusat. "Tapi mereka, tim satgas pangan mereka, bergerak untuk mengendalikan daerah masing-masing," ujarnya.
Dia mengatakan kinerja mengendalikan inflasi akan menjadi tolok ukur dalam memberikan penghargaan dan sanksi yang bisa diterima pemerintah daerah. Tito mengingatkan agar semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak menganggap enteng isu inflasi. Inflasi yang tidak terkendali bahkan bisa membuat negara kolaps. (ant)
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
