Ratusan Santri Geruduk Kantor DPW PPP Banten, Desak Suharso Dicopot
- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA Politik – Ratusan santri dan ulama Banten menggeruduk kantor DPW PPP, buntut ucapan Suharso Monoarfa terkait amplop kiai pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022 lalu. Acara tersebut bisa disaksikan dalam kanal YouTube ACLC KPL yang sudah disukai 105 orang dam di tonton oleh 2.510 orang.
"Kami menuntut Pak Suharso untuk sebagai Ketua Umum PPP untuk segera diproses, diadili, karena telah mendistorsi marwah pesantren dan kiai," kata koordinator aksi Aliansi Forum Santri Banten, Haris Munandar, di lokasi, Senin, 29 Agustus 2022.
Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin menemui massa santri pendemo
- VIVA/Yandi Deslatama
Mereka juga berencana melaporkan Suharso Monoarfa ke Polda Banten, atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE, karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.
Mereka juga berencana mendatangi kantor DPP PPP di Jakarta, setelah berkomunikasi dengan para ulama dan kiai di Pulau Jawa. "Kita juga mengimbau presiden, untuk mempertimbangkan posisi Suharso di kabinet," terangnya.
Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin memastikan aspirasi para ulama dan kiai yang mendemo kantornya, akan disampaikan ke DPP PPP di Jakarta.
Namun Subadri meminta para ulama dan kiai untuk melihat dulu video pidato Suharso Monoarfa secara utuh, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum PPP berbicara seperti itu.
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa
- VIVA/M Ali Wafa
"Saya sendiri belum melihat video utuh ketua umum di tindak pidana pencegahan korupsi bersama KPK. Ketua umum juga menyampaikan internal untuk pencegahan korupsi," kata Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin, ditempat yang sama, Senin.
Memasuki era pertarungan politik tahun 2024, pria yang menjabat Wakil Wali Kota Serang itu meminta ulama dan kiai tidak mudah terprovokasi dengan isu yang beredar luas. Terlebih, PPP dianggapnya tidak bisa lepas dari kiai, ulama dan santri.
"Tabayun di era digital ini kan, kita sesungguhnya belum tahu gimana. Namanya politik itu kan A jadi Z, Z jadi A. (Kiai dan ulama) Itu sebenarnya leluhur PPP juga," ujarnya.
