Suharso Tetap Didesak Mundur Dari Ketum PPP Meski Sudah Minta Maaf
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) kembali menuntut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatannya. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan, Muchbari yang menyebut permintaan maaf Suharso terkait 'Amplop Kiai' tidaklah tulus.
Muchbari tidak melihat adanya penyesalan Suharso saat meminta maaf dan menilai apa yang diklarifikasi Suharso hanya upaya untuk mencari pembenaran.Â
Solidaritas Santri Menggugat mengecam pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa
- Istimewa
Meskipun tak melihat adanya ketulusan Suharso dalam meminta maaf, tetapi Dia mengaku tetap menerima permohonan maaf dari Suharso. Akan tetapi, proses hukum dan tuntutan untuk mundur tetap dilanjutkan.
"Dengan permintaan maaf itu justru dia (Suharso) mencari pembenaran dan menyalahkan bahwa videonya diedit. Kami terima permintaan maafnya, tapi proses hukum akan terus berlanjut," kata Muchbari, kepada wartawan, Jumat, 26 Agustus 2022.
Muchbari juga menanggapi adanya permintaan para majelis agar Suharso Mundur. Menurutnya, Suharso harus segera mengambil langkah tegas agar keadaan tidak semakin buruk.
"Kalau Suharso bilang tidak ada legalitasnya, Suharso menjadi Plt Ketua Umum itu produk majelis syariah. Jangan meremehkan surat majelis syariah, majelis pertimbangan, dan majelis kehormatan," ujarnya.
Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.
- Dok. PPP.
Muchbari mengaku akan terus mendukung majelis dan kader di daerah yang sudah mulai berani angkat bicara terkait kepemimpinan Suharso. Karena menurutnya, telah banyak juga yang ingin Suharso segera mundur dari jabatannya.
"Saya akan mendukung para majelis, teman-teman daerah, para senior partai yang mulai bicara. Karena ini sebenarnya terus terang, di DPP pun sudah tidak mau Suharso menjadi ketua umum, hanya saja mereka takut dipecat sebab masih menjadi anggota DPR RI," ujarnya.
Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDIP.
