Buntut Suara 'Sayang' Sekjen PKS Dilaporkan DPP Pekat ke MKD DPR
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), melaporkan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy, ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.
Laporan tersebut berkenaan dengan suara telefon ‘sayang' saat Komisi III DPR rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri pada Rabu, 24 Agustus 2022.
“Hari ini kami dari DPP PEKAT IB melaporkan salah satu anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy terkait dengan adanya suara perempuan yang mengatakan ‘sayang’. Ini yang sangat kita sayangkan,” kata Ketua Infokom DPP PEKAT IB Lisman Hasibuan kepada wartawan di Ruang MKD DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022.
Lisman menyesalkan perilaku Sekjen PKS tersebut, saat RDP bersama Kapolri membahas kasus pembunuhan Brigadir J yang menjadi perhatian serius masyarakat.
“Komisi III DPR yang harapan rakyat menuntaskan dan harusnya menggedor terkait kasusnya Ferdy Sambo kok dibuat macam wayang golek, macam Srimulat. Ini kami rakyat sangat kecewa dengan adanya bahan candaan. Sehingga fokus Komisi III DPR untuk mengejar kasus Ferdy Sambo ini kami melihat kurang serius,” ujarnya.
Lisman juga meminta MKD harus memastikan suara perempuan memanggil “sayang” terhadap Aboe Bakar Alhabsy saat RDP itu dari istrinya atau bukan. Sebab, RDP ujarnya, forum serius anggota legislatif dalam rangka melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kapolri.
“Ini kan apakah dari istrinya anggota DPR? atau perempuan? kan harus diselidiki. Ini perempuan dari mana? kok bisa masuk ke microfon yang bisa masuk bahasa ‘sayang’ yang membuat kegaduhan dan suatu lelucuan di Komisi III DPR,” imbuhnya.
Sebelumnya, Aboe Bakar Alhabsyi juga dilaporkan masyarakat bernama oleh masyarakat bernama Melky Hadomuan Frans dan Ginza Pratama Rumahorbo ke Mahkamah Kehormayan Dewan (MKD) DPR terkait masalah yang sama.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
