Megawati Serahkan Lebih dari Satu Nama Calon Menpan RB kepada Jokowi
- YouTube PDIP
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu nama calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Presiden Jokowi.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama pengganti Tjahjo. Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Pemakaman Menpan RB Tjahjo Kumolo
- VIVA/M Ali Wafa
PDIP sebelumnya menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo setelah 40 hari masa berkabung selesai. Dengan demikian, dalam waktu dekat PDIP memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
Mengenai reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDIP terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Hasto Kristiyanto Dalam Pendidikan Kader Nasional Angkatan II 2022
- PDI Perjuangan
Tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDIP mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
"Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini 'kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis," kata Hasto.
Menurut dia, karena tekanan-tekanan global, ditambah lagi dampak pandemi yang belum selesai, menteri harus bekerja sebaik mungkin. "Karena apa pun, Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," katanya menambahkan. (ant)
Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan
Partai Gerindra heran dengan sikap politik para politisi PDIP yang belakangan ini getol mengkritik pemerintahan Prabowo.
