Pemerintah Surplus Sektor Migas, PMII Tolak Rencana Harga BBM Naik
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA Politik – Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena berpotensi memperparah tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama efek pandemi COVID-19.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia makin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Umum PMII M. Abdullah Syukri dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 21 Agustus 2022.
Kenaikan harga BBM, kata Abe, panggilan akrabnya, tentu bakal membawa dampak nyata bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jika rencana itu terwujud, kebijakan tersebut dinilai sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar global serta peran lembaga keuangan internasional.
Ilustrasi pemberitahuan tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang telah habis
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Indikasi itu terlihat dengan dalih kondisi harga minyak di pasar dunia yang naik dan demi menyelamatkan APBN untuk memberi subsidi BBM. Padahal berbagai sumber telah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mendapatkan surplus/sisa dana di sektor migas.
Abe mengingatkan, kader PMII se-Indonesia siap bergerak untuk mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran," katanya.
Ilustrasi SPBU Pertamina
- Pertamina
Dia menyarankan sejumlah solusi, di antaranya pemerintah harus segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas makin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal.
"Mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan.
Menurut Luhut, dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi telah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga Solar dan Pertalite dengan harga saat ini.
