Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad jadi Wakil Ketua MPR
- Antara
VIVA Politik – Posisi Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR, digantikan oleh Tamsil Linrung. Untuk diketahui, di posisi itu adalah perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Fadel dan Tamsil, kini sebagai anggota DPD RI.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis malam, memutuskan Tamsil Linrung sebagai calon pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI menggantikan Fadel Muhammad.
"Dari hasil pemungutan suara, maka senator Tamsil Linrung memperoleh suara terbanyak untuk menjadi calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam Rapat Paripurna DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 19 Agustus 2022.
Nono menjelaskan, dalam proses pemungutan suara tersebut diikuti 96 anggota DPD RI, dengan 93 suara sah, satu abstain, dan dua suara tidak sah.
Menurut dia, dalam proses pemungutan suara, Tamsil memperoleh 39 suara, Bustami Zainudin 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara, dan Abdullah Puteh 14 suara.
“Sesuai hasil kesepakatan kami, suara terbanyak menjadi pemenang,” ujarnya.
Nono mengatakan, hasil keputusan Paripurna DPD RI tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Fadel Muhammad sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI.
Menurut dia, DPD RI juga akan mengeluarkan keputusan usulan calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, yang akan disampaikan kepada Pimpinan MPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Paripurna DPD RI pada Kamis malam melaksanakan agenda pemilihan calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI.
Dalam rapat tersebut, terdapat empat calon yaitu dari wilayah barat adalah Abdullah Puteh dan Bustami Zainudin. Dari wilayah timur adalah Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai.
Sebelum dilakukan pemilihan, masing-masing calon menandatangani pakta integritas dan memaparkan visi misi apabila menjadi wakil ketua MPR RI. (Ant)
Ketua DPD Ungkap Dahulu Gugatan Puluhan Pihak soal PT 20 Persen Ditolak oleh MK
Ketua DPD mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan presidential treshold memberi perhatian pada proses kaderisasi partai politik.
