Bamsoet Singgung Lagi PPHN, Gerindra: Tak Ada yang Menyimpang

VIVA Politik - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyinggung Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam pidato di Sidang Tahunan MPR jadi sorotan. Dari Fraksi Gerindra di MPR ikut merespons.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono menyampaikan pidato Bamsoet soal PPHN tak ada yang salah.

Menurut dia, yang disampaikan Bamsoet sudah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat gabungan seluruh pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi MPR.

"Apa yang disampaikan pak Bamsoet dalam pidato kemarin sudah sesuai dengan hasil rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi MPR," kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu, 17 Agustus 2022.



Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR 2022

Photo :

• Youtube Sekretariat Presiden

Sugiono menjelaskan, dari hasil rapat gabungan tersebut menyepakati Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut dia, dari hasil rapat gabungan itu juga untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Menurutnya, pada awal September, MPR rencananya menyelenggarakan paripurna dengan agenda tunggal pembentukan panitia ad hoc MPR.

"Rapat menerima hasil kajian substansi dan bentuk PPHN dari Badan Pengkajian MPR dan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil dari badan pengkajian MPR tersebut," lanjut Sugiono.



Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Photo :

• Anisa Aulia/VIVA.

Maka itu, Sugiono menilai tak ada hal yang menyimpang dari pidato Bamsoet. "Menurut kami Fraksi MPR Gerindra apa yang disampaikan ketua MPR tidak ada yang menyimpang," katanya.

Sebelumnya, Bamsoet dalam pidato saat Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR-DPD menyinggung jalan yang bisa menjamin kesinambungan pembangunan. Kata dia, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan. 

Dia pun mengaitkan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

"Termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," kata Bamsoet di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Dia menyebut IKN yang memiliki konsep smart, green, blue city itu perlu PPHN. Dia bilang dengan PPHN bisa jadi konsistensi dalam program meski sudah ganti pemerintahan.  

"Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," jelas politikus Golkar itu.

Menurut dia, dengan PPHN tak akan mengurangi sistem presidensial yang sudah disepakati bersama. Kata dia, juga tak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. 

Halaman Selanjutnya

"Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," jelas politikus Golkar itu.