Wamenag: Jangan Karena Beda Pilihan Politik, Tetangga Tidak Teguran
- Kementerian Agama
VIVA Politik – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengingatkan, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama harus dapat menjaga kerukunan dan persatuan. Terutama di tengah tahun politik saat ini hingga Pemilu 2024 mendatang. Baik itu kerukunan di internal maupun antar umat beragama.
Hal itu ia sampaikan dalam agenda pengarahan dan pembinaan ASN Kementerian Agama, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
“Saya tegaskan, menjelang tahun politik, jangan sampai gara-gara berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, suami-istri bertengkar, tetangga tidak berteguran, antarsaudara tidak rukun," kata Zainut Tauhid Saadi kepada VIVA, Minggu, 14 Agustus 2022.
Maka, sebagai penghulu, penyuluh agama, guru, sudah semestinya menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama, dan antar kelompok masyarakat.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
“Kenapa ini penting? Karena kita hidup pada masyarakat yang majemuk atau berbeda-beda. Beda adat istiadatnya, bahasanya, sukunya, agamanya dan beda pilihan politiknya. Di dalam masyarakat yang majemuk ini kita harus memberikan pemahaman yang moderat, baik moderat dalam berpolitik maupun beragama," jelasnya.
Kementerian Agama, lanjut dia, memiliki program prioritas salah satunya moderasi beragama. Menurutnya, moderasi yang dimaksud bukan memoderatkan agama. Karena agama sejatinya nilai-nilainya sudah moderat. Tapi yang perlu dimoderatkan adalah perilaku dan cara umat dalam menjalankan agamanya, supaya tidak ekstrem, baik ekstrem kiri maupun kanan. Artinya, jelas dia, tidak radikal juga tidak liberal.
“Indonesia ini merupakan negara damai atau darussalam dan juga negara yang cinta damai. Meskipun kita berasal dari agama, golongan, atau kelompok yang berbeda, tetapi kehidupan masyarakat kita tetap harmonis, penuh toleransi dan saling menghormati," katanya.
Karenanya, sikap toleransi itu harus terpelihara agar tidak mudah dipecah belah dan diadu domba satu sama lainnya.
"Hal ini penting saya tekankan disaat kita menghadapi tahun politik yang penuh dinamika. Kita tidak boleh menganggap hanya kelompok kita lah yang paling benar, sementara kelompok lain itu salah,” ujarnya.
Di dalam internal umat Islam saja, menurutnya, banyak perbedaan. Baik perbedaan mazhab nya, organisasinya, bahkan pilihan politiknya. Perbedaan-perbedaan itu diperbolehkan selama tidak menyinggung permasalahan pokok atau ushul agama.
"Ada yang pakai qunut ada yang enggak, ada yang memelihara jenggot ada yang enggak, ada yang bercelana cingkrang ada yang enggak, perbedaan-perbedaan furuiyah itu diperbolehkan,” jelasnya.
Hal ini dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Imam Syafii itu berbeda pandangan dalam banyak hal dengan gurunya, Imam Malik.
Imam Syafii sendiri mengajarkan qunut saat salat subuh. Sementara Imam Malik tidak. Tapi ketika Imam Syafii datang ke kotanya Imam Malik, beliau tidak pakai qunut karena beliau menghormati gurunya.
“Kecuali jika sudah menyinggung permasalahan ushul, seperti ada nabi setelah Nabi Muhammad, baru kita persoalkan, kerana itu bukan lagi perbedaan, melainkan penyimpangan,” lanjutnya.
Bivitri Bilang Pilkada Jadi Pertaruhan Kekuasaan Jaga Stabilitas Politik
Pakar Hukum STIH Jentera, Bivitri Susanti mengingatkan masyarakat bahwa pada 27 November 2024, adalah ajang politik yang penting untuk menentukan calon kepala daerah.
