Perintah Ganjar Ambil Alih Pemerintahan Usai Bupati Pemalang kena OTT
- Teguh Joko Sutrisno
VIVA Politik – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menginstruksikan kepada Wakil Bupati Pemalang Mansyur Hidayat, untuk segera mengambil alih pemerintahan. Hal itu menyusul Bupati Pemalang MAW, yang diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di pemkab dan wakil bupati agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Ganjar, setelah konsolidasi dengan Wakil Bupati Pemalang dan jajarannya di Kantor Bupati Pemalang, Jumat 12 Agustus 2022.
Ganjar berpesan kepada Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Pemalang, untuk menghentikan praktik buruk dan busuk. Apakah itu terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat seperti korupsi kolusi nepotisme (KKN), ataupun urusan minta komisi, atur-mengatur proyek, jual beli jabatan, dan atau sejenisnya
"Hentikan praktik buruk dan busuk. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita tapi masih ngenyel. Saya berharap betul jangan khianati rakyat dengan seperti ini, jangan khianati," tegasnya.
Menurut Ganjar, pakta integritas itu tidak hanya sekadar ditandatangani saja. Tetapi betul-betul dirasakan dan dilaksanakan. Bukan hanya sekadar fisiknya saja yang terlihat, tetapi juga didengarkan betul dan dilihat dengan mata hati serta diinternalisasikan.
Ganjar menambahkan, kejadian OTT merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki. Maka dari itu, ia meminta kepada Pemkab Pemalang untuk segera mengkondisikan dan menata pemerintahannya. Ganjar bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, juga akan mendampingi penataan jalannya pemerintahan.
Sebelumnya diberitakan, informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8/2022) malam. Diberitakan, MAW terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain.Â
Laporan: tvOne Jawa Tengah/ Teguh Joko Sutrisno
Eks Menkumham Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, terkait dengan kasus korupsi yang menyeret buronan Harun Masiku.
