Airlangga Dorong Pemilu 2024 Tak Pakai Isu-Isu Primordial
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA Politik - Partai Golkar remsi mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu 2024, Rabu, 10 Agustus 2022. Pengurus Golkar yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartanto datang bersama-sama dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Manoarfa serta masing-masing jajaran pengurus dan kader ketiga paartai.
Komitmen Jaga Stabilitas Politik
Airlangga menyatakan KIB terus berkomitmen menjaga stabilitas politik demi keberlangsungan pembangunan di Tanah Air. KIB juga menyambut pesta demokrasi 2024.
Tiga Ketum Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB daftar ke KPU.
- VIVA.co.id/Ilham Rahmat
"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024," kata Airlangga.
Baca juga: Airlangga Pastikan KIB Daftar Bareng ke KPU Pekan Depan
Pemilu ke-13
Airlangga mengatakan Pemilu 2024 adalah pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia. Ia juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primordial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa.
"Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu di bulan Februari 2024," kata dia.
Tiga Ketum Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB daftar ke KPU.
- VIVA.co.id/Ilham Rahmat
Anggaran Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyoroti anggaran anggaran pemilu. Airlangga meminta anggaran pemilu yang dibutuhkan segera direalisasikan supaya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun KPU.
"Partai Golkar mendorong pemerintah agar segera merealisasikan anggaran yang dibutuhkan agar semua tahapan, program dan agenda yang telah tersusun oleh penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal," kata Menko Perekonomian tersebut.
Airlangga menyebut pemilu merupakan kegiatan yang memerlukan anggaran bersifat multi years atau tahun jamak. Untuk tahun 2022 pencairan tentu sesuai kebutuhan dan berbasis DIPA. Untuk tahun 2023 sudah disampaikan bahwa anggaran KPU masuk dalam skala prioritas.
Lebih jauh ia juga mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.
"Kami mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Tahun 2024 adalah pemilu yang ke-13 sejak pertama kali diadakan pemilu di tahun 1955, 1971 dan seterusnya," katanya.
Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif
