Kisruh Internal Buat Partai Berkarya Belum Daftar ke KPU
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Konflik internal sesama pengurus di dalam tubuh Partai Beringin Karya atau Berkarya, berimbas pada kepesertaan partai itu di Pemilu 2024 mendatang.
DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) hingga saat ini belum mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sekjen DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, mengatakan, partainya belum bisa daftar ke KPU karena masih ada kisruh di internalnya pasca hasil Keputusan Mahkamah Agung RI (Maret 2022) yang memenangkan kubu Muchdi Purwoprandjono hasil Munaslub tahun 2020.
Partai Berkarya
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Partai Berkarya pun kembali melaksanakan Munaslub pada Mei 2022 lalu, namun deadlock dan berakhir kisruh karena adanya penggiringan perubahan AD/ART mengarah ke manajemen otoriterisme/feodalisme yang menyumbat proses demokrasi dalam penyampaian ide dan gagasan.
Namun, lanjut dia, SK Kemenkumham tentang perubahan AD/ART dan pengurus pusat telah diterbitkan per 1 Agustus 2022 yang lalu berdasarkan kesepakatan islah kubu yang bertikai sebelumnya. Tetapi, konflik internal kembali muncul di masa-masa pendaftaran peserta Pemilu 2024.
Partai Berkarya gelar Rapat Kerja Nasional.
- VIVA/ Nur Faishal.
Persuratan yang diterbitkan, termasuk administrasi pendaftaran ke KPU tidak melibatkan lagi sekjen. Oleh karena itu, Picunang sebagai Sekjen mengirimkan surat keberatan kepada KPU dengan tembusan pihak terkait.
Dia menyebutkan, AD/ART Partai Berkarya mencantumkan bahwa Ketua Umum dan Sekjen dipilih dan diberhentikan di forum tertinggi pengambilan keputusan yang namanya Musyawarah Nasional (Munas) atau Munas Luar Biasa (Munaslub).
"Sehingga pergantian sekjen tanpa melalui Munas/Munaslub tidaklah sah," tuturnya.
PKPU No 4 tahun 2022 tentang verifikasi pun mengatur untuk surat menyurat dan verifikasi pimpinan partai diwakili Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lainnya yang sah berdasarkan SK Kemenkumham terakhir.
"Berdasarkan dinamika internal ini, maka pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 mengalami hambatan karena adanya gonta ganti pengurus di pusat maupun daerah di masa-masa kritis dari batas akhir pendaftaran 14 Agustus 2022," kata Picunang. (Ant)
KPU Sebut 119 TPS Pilkada 2024 Terdampak Bencana
Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengungkapkan sebanyak 119 TPS terdampak bencana dalam proses pemungutan suara di Pilkada serentak 2024.
