DPR Miris dengan Sistem Kelistrikan di Aceh
- ANTARA FOTO/Rahmad
VIVA Politik - Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja masa reses ke Aceh. Para wakil rakyat itu menyoroti sistem kelistrikan di Aceh yang sampai saat ini masih kerap terjadi pemadaman bergilir.
Dengan kondisi itu, maka akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat Serambi Mekkah. Maka itu, Komisi VI DPR RI akan memitigasi hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait.
"Listrik (di Aceh) ada byarpet-nya. Sementara over supply 224 megawatt. Jadi, sebenarnya persoalannya di mana? Jadi, ada beberapa yang terkait dengan transmission," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Dia menyinggung transmission di Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Rp10 triliun di tahun 2023. "Di (Aceh) sini sendiri menyerap kurang lebih sekitar Rp60 miliar dikali 2, maka Rp120 miliar ya (untuk) dua transmision," jelas politikus PDIP itu.
Politikus PDIP Aria Bima
- ANTARA/ Andika Wahyu
Pun, dia berharap persoalan terkait distribusi dan transmission listrik di Aceh bisa segera diselesaikan. Hal ini mengingat di hulu terjadi over supply sebesar 224 megawatt.
Dia mengingatkan agar hal ini yang harus dimitigasi ke depannya.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan jika terjadi surplus listrik di hulu dan terdapat masalah di sistem transmission-nya, maka harus disosialisasikan kepada perangkat desa terkait.
Harapannya, agar masyarakat mengetahui dan memahami kendala pemadaman listrik secara bergilir tersebut. Apalagi, Tommy mengatakan sudah pernah menyarankan kepada Direksi PT PLN mengenai persoalan transmisi ini.
Menurutnya, perlu dipasang sebuah sensor dalam sistem transmisinya. Dengan demikian, saat terjadi case atau masalah di sistem transmisi, sensor tersebut dapat mengirimkan signal ke super platform yang dibuat PLN. Dia bilang nanti transmisi yang bermasalah dapat segera diatasi.
"Pertama efisien ya, karena tidak perlu orang ngecek ke lapangan. Kedua, bisa ditangani secara cepat dan itu menurut saya bisa menjadi early warning bagi permasalahan-permasalahan yang di lapangan," jelasnya.
ilustrasi pembangkit listrik.
- VIVA.co.id/Nur Faishal
Tommy menyinggung saat ini PLN sudah mengeluarkan aplikasi yang diberi nama PLN Mobile. Namun, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sejak awal aplikasi tersebut diterbitkan, hingga saat ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan.
Dia bilang hal itu dimulai dari lebih user interface-nya, dan kemudahan praktis lainnya. Namun, kata dia, untuk hal yang berkaitan dengan keluhan pelanggan tidak dapat langsung direspons. Namun, tetap butuh waktu dan tidak cepat penanganannya.
Apalagi yang berkaitan dengan pembelian saldo token listrik yang menurutnya juga tidak efisien dan praktis.
"Tapi, juga masih banyak terjadi kendala ya, cuma sudah lebih baik. Contoh misalnya kendalanya kalau di aplikasi ini kalau misalkan listrik mau habis misalkan, ya biasanya habis pulsanya mau habis itu dia masih menghitung berdasarkan pemakaian tidak ada notification-nya," tuturnya.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
