Penghapusan Honorer jadi Pembahasan Para Wali Kota di Rakernas Apeksi
- VIVA/ Andri Mardiansyah
VIVA Politik – Sebanyak 95 wali kota di seluruh Indonesia, berkumpul di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XV yang dibuka oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Truntum Hotel Padang, Senin 8 Agustus 2022.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugianto menyebut, meski pada rakernas ke-XV ini bertemakan pemulihan ekonomi, namun isu krusial lainnya yang dibahas adalah seperti kebijakan penghapusan tenaga honorer, tetap menjadi bahasan utama. Menurutnya, beban para wali kota se-Indonesia saat ini kian berat.
“Soal honorer ini kan, tanggung jawab bersama ya. Tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota saja. Di rakernas ini kita akan bicarakan itu semua,” kata Bima Arya, Senin 8 Agustus 2022.
guru honorer aksi unjuk rasa
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Menurut Bima yang juga Wali Kota Bogor ini, beban yang sangat berat dan tidak mudah bagi para Wali Kota saat ini. Karena dihadapkan pada beragam tantangan. Lanjut Bima, pihaknya diminta untuk melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut dijelaskannya, pihaknya juga diminta untuk memangkas karyawan. Staf honorer dipangkas, jabatan fungsional diminta diterapkan. Para wali kota juga diminta meningkatkan komponen penggunaan di dalam negeri. Belum lagi kemudian ada tahapan pilkada yang mana anggaran belanja menurutnya dicicil untuk membiayai pilkada. Sementara banyak wali kota yang dijabat oleh penjabat.
Meski tantangannya berat, Bima menegaskan mereka siap menghadapi itu. Tetapi dengan catatan, pemerintah pusatnya juga sama-sama serius, serta juga sama-sama berkomitmen. Yakni apabila sudah ada UU-nya, kalau ada mandat untuk menyempurnakan peraturan tersebut, harus dilakukan secara bersama-sama.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
