Deklarasi Capres Lebih Awal Dinilai Beri Pendidikan Politik ke Rakyat
- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA Politik - Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai deklarasi dini koalisi partai politik yang kemudian diikuti penetapan capres dan cawapres merupakan langkah positif untuk menarik calon pemilih. Menurutnya, dengan deklarasi lebih awal dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
Dua siswa Sekolah Menengah Atas memperhatikan gambar partai politik peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, beberapa waktu lalu (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Rakyat Diberikan Waktu yang Luas
"Dampaknya positif, rakyat diberikan waktu yang luas untuk menilai, memilih, dan memutuskan pasangan yang tepat untuk dipilih," kata Ujang saat dihubungi, Kamis, 4 Agustus 2022.
Untuk diketahui, pada 13 Agustus 2022, Partai Gerindra bakal menggelar Rapimnas. Rencananya, mereka akan mendeklrasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres pada 2024.
Baca juga: Politikus PDIP Jagokan Puan Maharani Capres 2024
Gerindra Akan Deklarasi Prabowo Sebagai Capres
Menurut Ujang, jika memang nanti Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres dan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dapat memicu partai atau koalisi partai lainnya seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan PDIP untuk deklarasi capres-cawapresnya.
"Nah ini bisa menjadi pemicu partai-partai lain untuk mengusung capres cawaresnya," katanya.
Dampak Negatif
Namun demikian, Ujang juga berpendapat, ada dampak negatif dari deklarasi capres-cawapres lebih awal. Salah satunya yaitu dikritik lawan politik.
"Sehingga lawan politik bisa mendegradasi," katanya.
Pemilu 2024 kian mendekat. Namun, sejauh ini belum ada capres-cawapres yang diumumkan secara resmi.
Meski demikian, para petinggi partai-partai politik sudah tampak menjalin komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Salah satu koalisi yang sudah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Golkar, PAN, dan PPP.
Kasus Camat Hingga Kades di Tapsel Dukung Bobby-Surya Naik Status jadi Dugaan Pidana Pemilu
Bawaslu Tapanuli Selatan, menyebut kasus deklarasi dukungan oknum kades dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Tapsel, naik jadi dugaan pelanggaran pidana pemilu.
