Data Tidak Sesuai dengan Sipol, Partai Buruh Pertanyakan ke KPU
- VIVA.co.id/ Yeni Lestari
VIVA – Ketua Tim Khusus (timsus) Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin mengungkapkan ada kendala yang dialami pihaknya dalam mendaftarkan anggota melalui sistem informasi partai politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satunya, terkait dengan ketidaksesuaian data anggota yang didaftarkan dan masuk ke Sipol.
Said mengatakan, pihaknya sudah memasukkan data tahap pertama sebanyak lebih dari 250 ribu. Namun, data yang tampil dalam Sipol KPU tidak mencapai 250 ribu. Atas dasar itu, Partai Buruh mendatangi KPU untuk menanyakan penyebab terjadinya selisih data tersebut.
"Artinya, yang dikirim dengan yang tampil beda angka, ada selisih. Kita minta klarifikasi apa yang menyebabkan adanya selisih itu. Kenapa tidak seluruhnya alias 100 persen data yang kita kirim itu bisa tampil di KPU," ujarnya.
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- vivanews/Andry Daud
"Ternyata, KPU mengakui ada dua persoalan. Pertama, kaitannya dengan akselerasi, dalam Sipol KPU ada persoalan akselerasi di mana partai harus mengantre, artinya tidak bisa langsung saat data dikirim saat itu juga tampil di Sipol," ujar Said.
Kemudian, untuk penyebab kedua yaitu terkait dengan daya tampung dalam Sipol. Kata Said, saat partainya mengirimkan data sebanyak 250 ribu itu tidak bisa langsung masuk dan harus diklaster.
"Kedua, terkait dengan daya tampung nah ini problem lagi ini. Artinya, setiap kita kirim data 250 ribu, enggak bisa langsung 250 ribu, dia diklaster dalam folder-folder yang kapasitasnya hanya 100 Mega Byte. Kami cross check, ternyata 100 Mega Byte itu kata help desk KPU sekitar 200-300 anggota," ujarnya.
Said lantas membeberkan respons KPU terkait dengan ketidaksesuaian data Partai Buruh yang masuk ke Sipol. Menurutnya, KPU menaruh perhatian besar untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Ia pun berharap, agar KPU segera menuntaskan permasalahan ketidaksesuaian data ini dengan sesegera mungkin. Selain itu, Said menginginkan agar tidak ada sistem berjenjang di dalam pendaftaran peserta Pemilu 2024.
"Pak Idham Kholid (Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI) menyampaikan ini menjadi perhatian dia dan setelah ini mereka akan mendiskusikan dengan tim help desk, agar keberatan Partai Buruh ini menjadi perhatian," kata Said.
"Kami ingin memastikan input dan output sama, jika masukin 250 ribu yang tampil ya 250 ribu. Kami enggak mau ada sistem yang disebut sebagai berjenjang, anggota dulu beres, baru pengurus, nah itu gak boleh, semua syarat harus bersamaan," katanya.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
