Kursi Kosong Warnai Paripurna, Rasyidi PDIP: Cucu Saya TK Tidak Zoom
- VIVA.co.id/Riyan Rizky
VIVA Politik – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Rasyidi menyoroti banyak anggota DPRD yang menghadiri paripurna melalui daring pada Rabu, 3 Agustus 2022. Kondisi itu membuat banyak kursi kosong saat paripurna berlangsung.
Rasyidi mengusulkan agar kebijakan boleh menghadiri rapat paripurna via daring untuk dicabut.
“Kebijakan menggunakan Zoom di DPRD DKI Jakarta seyogyanya sudah ditarik," kata Rosyidi saat sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dua menyampaikan usulan demikian karena DPRD DKI juga mesti menyesuaikan kegiatan di tengah mulai normalnya di tengah pandemi. Menurut dia, kegiatan di tengah masyarakat seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah juga sudah langsung dilakukan secara tatap muka.
Pun, dia mencontohkan aktivitas cucunya yang mengikuti sekolah tanpa daring.
“Cucu saya taman kanak-kanak, kelas 4 SD, kelas 6 SD, semua mereka masuk sekolah pakai masker. Tidak pakai Zoom,” tuturnya.
Ruang rapat DPRD DKI Jakarta disemprot disinfektan
- ANTARA FOTO
Lebih lanjut, Rasyidi juga menyebut kegiatan pejabat seperti salah satunya Gubernur DKI Anies Baswedan yang menikahkan putrinya beberapa waktu lalu.
Dia menilai sudah seharusnya rapat-rapat yang digelar DPRD DKI pun digelar secara langsung.
“Zoom itu jadi dimanfaatkan untuk tidak menghadiri paripurna. Itu (Acara pernikahan anak Anies) ramenya bukan main. Anggota DPRD DKI Jakarta kalau rapat kita duduk berdua nggak usah dijadikan satu,” jelas dia.
Pantauan VIVA di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, terlihat kursi anggota DPRD banyak yang kosong. Agenda paripurna terkait Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah). Dari informasi, anggota DPRD DKI yang ikut via daring mencapai 30 orang.
PDIP Hargai Prabowo Setuju Capim dan Dewas KPK Pilihan Jokowi
Komisi III DPR RI menghargai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui nama calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) KPK pilihan Jokowi.
