Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, DPR: Sejak Awal Bermasalah
- PT KAI
VIVA Politik – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2015, sudah bermasalah sejak awal. Mulanya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.
“Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” kata Suryadi dikutip awak media, Selasa, 2 Agustus 2022.
Bahkan Anggota DPR RI Dapil NTB II ini mengatakan, pada kenyataannya, China justru meminta pertanggungjawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN.
Suryadi mengatakan pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Kemudian terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.
“Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” kata Suryadi.
Menurut Suryadi, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan dimana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.
“Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” imbuhnya.
Seperti diketahui, China melalui China Development Bank ingin Indonesia menutup pembengkakan biaya atau cost overrun yang terjadi.
China meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persoalan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo ini melalui konferensi pers pada Selasa, 26 Juli 2022.
Wahyu mengutarakan bahwa masalah ini masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun.
Wahyu memaparkan pihaknya bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus melakukan pemantauan secara ketat perihal pengerjaan kereta cepat ini.
DPR Desak Pemerintah Larang Perusahaan Medsos Terima Iklan dari Judol
Anggota Komisi VI DPR RI menekankan agar pemerintah tidak menjadi komitmen tegas dalam upaya memberantas praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
