Darurat Mafia Tanah, DPR Tanya Urgensi Seragam Baru BPN Bak Militer
- Kementerian ATR/BPN
VIVA Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan urgensi seragam baru Kementerian ATR/BPN yang berbaret dan bertongkat komando. Politikus PDIP itu jugga mempertanyakan filosofi dari penggantian seragam tersebut.
"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/BPN. Apa urgensinya, apa filosofinya. Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya," kata Junimart kepada wartawan, Kamis, 28 Juli 2022.
Junimart Girsang
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Junimart menilai, saat ini yang dibutuhkan bukan baret dan tongkat komando. Namun, komitmen para pejabat di kementerian yang dipimpin mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto itu dalam memberantas mafia tanah.
"Tapi pikiran dan hati para pejabat, pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan,” kata Junimart.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Atribut baru ini diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa lalu.
Pegawai Kementerian ATR/BPN mengenakan seragam mirip tentara dan baret
- Kementerian ATR/BPN
Penggantian serta pemasangan atribut baru dimaksudkan Hadi Tjahjanto, sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35.000 pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Hal ini lantaran ia telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurutnya, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan. "Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tutur Hadi Tjahjanto.
