PDIP Minta Habib Rizieq Ubah Cara Dakwah: Jangan Timbulkan Phobia
- Dokumentasi Kemenkumham
VIVA Politik – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera, meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atau HRS agar mengubah pola dakwahnya. Menurut dia, HRS kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversi bahkan berpotensi diartikan sebagai provokatif dan agitatif.
Pernyataan HRS baru-baru ini menyinggung kondisi Indonesia tengah dalam kerusakan dan darurat kebohongan. Menurutnya, pernyataan ini dapat menimbulkan kegaduhan.
Kapitra mengingatkan status HRS saat ini masih bebas bersyarat sehingga mesti menjaga gaya komunikasi dalam dakwahnya.
"Begini pertama HRS itu masih bebas bersyarat. Dia harus menjaga pola dakwahnya. Jangan orang menganggap, atau aparat negara menganggap itu apa pernyataan yang provokatif dan agitatif ya karena itu sangat general," kata Kapitra dalam acara Dua Sisi tvOne yang dikutip VIVA pada Jumat 22 Juli 2022.
Menurut dia, selama ini, banyak juga masyarakat yang dinilainya tak memahami cara-cara dakwah HRS. Kata Kapitra, justru sebaliknya terkadang dakwah HRS bisa dianggap provokatif.
"Jadi, pola dakwah selama ini yang mengedepankan nahi munkar semata, tanpa ada kearifan, tanpa melihat situasi kekinian, itu kan sudah dialami berkali-kali menjadi hal yang sangat berat. Saya ingin menganjurkan pola seperti ini harus dievaluasi," jelas Kapitra.
Kapitra Ampera
- VIVA/ Bayu Januar.
Kapitra menyoroti pernyataan terbaru HRS usai keluar dari penjara. Dia berharap HRS dapat menahan diri dulu untuk tak melontarkan berbagai macam pernyataan yang berpotensi masuk kategori provokatif dan agitatif
"Bagaimana nahi munkar itu disampaikan dengan cara yang elegan, mungkin yang agak lembut, yang bisa dipahami sehingga bisa dianut orang, diikuti orang," lanjut eks pengacara HRS itu.
"Bukankah membuang duri di jalan juga nahi munkar? Tapi, tidak perlu ada yang harus merasa tersakiti dengan dakwah seperti itu," ujarnya.
Menurut dia, cara dakwah yang selama ini dijalankan HRS kerap tersandung proses hukum. Beberapa kali HRS harus berurusan dengan penegak hukum akibat dari pernyataan dalam dakwahnya.
"Pengalaman membuktikan setiap dakwah seperti itu akhirnya berakhir di penjara ya. Sudah berkali-kali kan artinya rakyat atau umat tidak paham dengan pola seperti itu, apalagi pejabat negara. Malah menimbulkan phobia, menimbulkan kebencian," kata Kapitra
Kapitra ingin HRS lebih bijak lagi dalam menyampaikan dakwahnya. "Maksud saya bukan kita tidak terima cara-cara itu. Ini kan baru keluar ya kan, cooling down lah dulu sambil mengamati kondisi kekinian," ujarnya.
Nasdem Tolak Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv menolak dengan tegas usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait institusi Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr
