Anggota Komisi VI: Jangan Selewengkan Mandat Presiden
- Istimewa
VIVA Politik – Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus, menyinggung mengenai investasi yang prosesnya dipersulit. Dalam keterangannya, ia mengaku mendapatkan informasi terkait itu. Dirinya mengimbau agar pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan dari Presiden Jokowi, hanya untuk mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.
Anggota Fraksi PDIP itu mengaku, ia mendapat keluhan dari beberapa investor. Terkait dengan perizinan. Memang perizinan lebih mudah, tapi menurutnya proses selanjutnya yang tidak jelas.
"Terus terang saya bertemu dan mendapat keluhan dari beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengeluhkan bahwa proses perizinan terbaru memang mempermudah urusan administrasi di awal, tetapi proses setelahnya justru menjadi rumit dan tidak jelas," katanya, dalam keterangan pers, Selasa 19 Juli 2022.
Dia mengkritik oligarki kekuasaan, yang melakukan pembajakan regulasi untuk kepentingan sendiri. Ia menilai ini seperti kembali ke Orde Baru. Deddy mengaku, ada yang meminta saham hingga jatah preman.
"Ini sudah seperti kembali ke zaman Orba, indikasinya ada yang minta saham, minta jatah preman hingga mencoba merampas kegiatan investasi orang lain," katanya.
Menurutnya ini sangat merugikan. Apalagi sejak awal Presiden Jokowi memang menghendaki agar investasi dipermudah. Dengan tujuan mendongkrak kegiatan ekonomi, hingga terciptanya lapangan pekerjaan. Muaranya adalah peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya khawatir tujuan-tujuan mulia itu akan tersendat atau tidak akan pernah tercapai hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi," katanya.
Bahkan dia mengaku, ada yang sampai menutup usahanya dan memilih untuk mundur. Maka dari itu, anggota dari Dapil Kalimantan Utara ini berharap Presiden Jokowi turun tangan. Dengan mencari informasi pembanding, tidak saja dari apa yang disampaikan ke dirinya.
"Saya khawatir Bapak Presiden tidak mendapat informasi yang lengkap dan valid," katanya. Deddy juga mengaku akan terus memantau. Jika masih terus terjadi, ia berjanji membongkarnya.
Presiden Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028
Prabowo bakal memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif pada 2028.
