Mandat Megawati ke Puan Dinilai Pesan Mempersiapkan Diri di Pilpres
- ANTARA/Sumarwoto
VIVA Politik – Puan Maharani mendapat mandat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk melakukan komunikasi dengan seluruh partai politik jelang Pemilu 2024.
Namun, pengamat politik Hendri Satrio yakin, ada maksud dari pesan sang ketua umum tersebut. Menurutnya, pesans yang tersirat agar Puan mempersiapkan diri sebagai calon potensial untuk diusung di Pilpres 2024.
"Apalagi, Sekjen PDIP sudah menyatakan bahwa capres yang dimiliki PDIP harus memiliki garis ideologi yang jelas dan tegas sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh semangat, visi, dan misi PDIP,” kata Hendri, Selasa 19 Juli 2022.
Megawati Diapit Kedua Anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
- PDI Perjuangan
Hendri yakin, bahwa memang Megawati menyiapkan Puan Maharani sedari awal untuk menjadi pemimpin. Dengan cara memumpuk karir politik, dari anggota DPR, ketua fraksi, sempat menjadi Menko PMK 2014-2019 dan kini Ketua DPR.
Tugas melakukan komunikasi ke parpol lainnya, Hendri menilai Megawati hendak menunjukkan bawah kualitas Puan sudah semakin matang.
“Menurut saya semakin kita bicara langsung dengan Puan Maharani semakin kentara kualitas yang dimiliki oleh beliau,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina ini.
Dari garis idiologi, menurutnya Puan sudah memegang itu. Sehingga cukup mumpuni untuk diusung. Maka Hendri menegaskan, tugas yang akan dilakukan Puan bukan sekedar membangun komunikasi dengan selurh parpol. Tapi ingin memperlihatkan jati diri PDIP ke masyarakat melalui partai lain.
“Semangat demokrasi yang dipupuk PDIP bisa ditularkan ke partai politik lain melalui sosok puan,” ujarnya.
Maka menurutnya, akan menarik menantikan bagaimana Puan membangun komunikasi dengan parpol lain. Terutama yang akan dilihat adalah dengan Demokrat dan PKS sebagai oposisi.
Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini, cukup yakin akan terbuka komunikasi yang baik dengan oposisi tersebut saat Puan turun.
Salah satu alasannya, karena Puan pernah menjadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI, dan melakukan komunikasi dengan partai lain. Saat itu PDIP adalah oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tentunya PDI-P pernah menjadi oposisi sehingga tak akan sulit komunikasi Mbak Puan dengan Demokrat dan PKS,” kata Hendri.
“Sehingga akan menarik dan jadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Sejarah Soekarno yang mempersatukan dibawa puan Maharani dalam misinya,” jelasnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
