Airin Tepis Stigma Dinasti Ratu Atut: Bukan Ditunjuk seperti Monarki

Airin Rachmi Diany
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Mantan wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menepis pandangan miring sebagian kalangan masyarakat yang mengait-ngaitkan namanya dengan stigma dinasti politik Ratu Atut Chosiyah sang mantan gubernur Banten.

Bukan Politik, Airin Rachmi Beri Tanda Profesi Barunya usai Kalah di Pilkada Banten

Dalam wawancara eksklusif dalam program The Interview di Jakarta, 7 Juli 2022, Airin menyampaikan klarifikasi sebagai respons atas penilaian pengamat politik bahwa stigma dinasti politik Ratu Atut akan menjadi sandungan serius bagi Airin jika dia maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Airin merupakan adik ipar Ratu Atut.

"Bagi saya, dari dulu, bahwa kita ikut kontestasi; dinasti bukan ditunjuk seperti seorang monarki atau kerajaan: 'Kamu jadi kepala daerah di sini, kamu jadi ini'," katanya, menjelaskan perbedaan pengertian dinasti politik dengan kontestasi terbuka seperti pilkada.

Rasakan Anomali, Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK

Airin Rachmi Diany

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dalam pemilu atau pilkada, katanya, seorang calon pemimpin, apapun latar belakangnya, harus berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwa gagasan dan program yang ditawarkan dapat menyejahterakan rakyat.

Kalah di Pilgub Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Megawati Hingga Aburizal Bakrie

Dia mencontohkan ketika dia kali pertama mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan pada 2011. Waktu itu masih sangat kuat stigma dinasti politik Ratu Atut dan dia tak dapat memungkiri statusnya sebagai adik ipar Ratu Atut. "Apakah mayoritas masyarakat memilih kita (baca: Airin dan calon wakilnya, Benyamin Davnie), dan tidak semua masyarakat memilih kita."

Tatapi, dia mengingatkan, ketika terpilih sebagai wali kota, dia tetap harus merangkul semuanya, termasuk mereka yang tidak memilihnya, atau bahkan lawan politiknya.

"Jadi, sekali lagi, saya sangat meyakini, masyarakat Indonesia sudah sangat pintar, cerdas, dan rasional; mereka akan memilih pemimpin sesuai dengan keinginan dan harapan mereka," katanya.

Lagi pula, katanya, pemimpin pemerintahan dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia dibatasi waktunya, hanya lima tahun dan dapat dipilih kembali sekali lagi untuk lima tahun berikutnya, bukan berkuasa selama-lamanya seperti halnya dalam sistem monarki atau kerajaan.

Meski demikian, Airin tidak mempermasalahkan jika masih ada sebagian orang yang menganggapnya negatif karena menjadi bagian dari keluarga Ratu Atut. "Dan itu bagian dari proses bagi kita untuk menunjukkan yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya