Bela Zulhas, Senior PAN: Hadir Sebagai Ketum, Bukan Mendag
- Istimewa
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas disorot karena diduga pakai program pemerintah untuk mempromosikan putrinya, Futri Yulya sebagai caleg. Elite PAN pun pasang badan membela Zulhas.
Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menepis anggapan Zulhas yang juga Mendag itu menggunakan program MinyaKita untuk kampanyekan Futri di Lampung, akhir pekan lalu. Dia mengatakan acara yang dihadiri Zulhas itu merupakan agenda kegiatan PAN, bukan Kementerian Agama.
"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja. Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja," kata Dradjad, dalam keterangannya, Jumat, 15 Juli 2022.
Dia heran jika Zulhas dipersoalkan menggunakan akhir pekan untuk kepentingan keluarga atau acara PAN. Dia mengatakan, kegiatan yang dihadiri Zulhas merupakan ageda PANsar Murah yang dibiayai pengurus dan kader PAN.
Mendag sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan saat di Lampung.
- Tangkapan layar video
Menurutnya, kegiatan itu sudah sering dilakukan oleh para kader PAN. Dia mencontohkan salah satu kader PAN yaitu Eko Hendro Purnomo yang menggelar PANsar Murah di 6 tempat di Jakarta pada April lalu. "Sembako dengan harga Rp150 ribu dijual hanya Rp30 ribu. Subsidinya Rp120 ribu," tutur Dradjad.
Pun, omongan Zulhas di Lampung dalam acara yang dipersioalkan juga sebagai Ketum PAN, bukan Mendag. Badi dia, cara Zulhas selaku ketum parpol tak masalah dengan minta dukungan rakyat.
Kemudian, ia bingung jika cara Zulhas itu melebar dengan dikaitkan pelanggaran Pemilu. "Masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen?” tutur eks Anggota DPR tersebut.
Lebih lanjut, pernyataan Zulhas soal jika Futri terpilih, acara seperti PANsar murah bisa dua bulan sekali, itu wujud komitmen terhadap konstituen. Sebab, Zulhas sudah mengintruksikan putrinya itu agar jauh-jauh hari coba dekat dan berbagi dengan rakyat.
"Apakah politisi tidak boleh berbagi? Secara realitas politik, silakan yang komen itu menjadi politisi dan membuat acara. Banyak yang hadirkah jika dia tidak mau atau tidak mampu berbagi dengan rakyat?” tutur Dradjad.
Maka itu, ia berharap juga agar masyarakat tak termakan isu pelintiran bahwa Zulhas pakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya. "Isu ini dimunculkan karena pemain impor pangan dan oknum backing-nya mulai gerah," sebut Dradjad.
Sebelumnya, pegiat media sosial yang juga eks Sekretaris Kementrian BUMN Muhammad Said Didu menilai sikap Jokowi yang menegur Zulhas tidak adil. Sebab, banyak juga menteri yang lakukan kampanye untuk diri sendiri dan keluarganya.
"Adalah tidak adil jika Bpk Presiden @jokowi hanya menegur pak Mendag @ZUL_Hasan karena banyak Menteri dan pejabat lain yang lakukan kampanye untuk diri dan keluarganya,” tulis Said Didu di akun Twitternya.
Terkait minyak goreng, beberapa parpol sempat juga disorot. Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Februari serta Maret 2022.
Saat itu, PDIP pada Februari 2022 melakukan pembagian minyak goreng hingga 10 ton di Kota Medan. Sementara, PSI sempat jadi perhatian netizen usai menggelar operasi pasar murah di Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Maret 2022. Saat itu, juga tengah terjadi kelangkaan minyak goreng.
Kemudian, Partai Demokrat juga dipersoalkan karena Waketumnya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyalurkan 16 ribu minyak goreng dengan harga murah. Aksi Ibas itu dilakukan melalui pasar murah di Ngawi, Jawa Timur pada 8 Maret 2022.
