Moeldoko Tepis Pembatalan Pencabutan Izin Shiddiqiyah Karena Politik
- istimewa
VIVA – Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko, membantah adanya anggapan yang menyebut pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur, karena pertimbangan Politik.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat mengunjungi ponpes tersebut pada tahun 2014 saat sedang mencalonkan diri sebagai capres bersama dengan Jusuf Kalla. Moeldoko membantah hal itu menjadi sebab, dibatalkannya pencabutan izin pesantren.
"Saya pikir bukan itu, tapi tadi tuh bagaimana negatif memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri. Saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya tetap berjalan," kata Moeldoko, Kamis 14 Juli 2022.
Polisi berjaga di depan gerbang Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso berjaga di depan Pesantren Ashiddiqiyah dalam upaya penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi di Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/7/2022).
- Antara/Syaiful Arif
Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi tentu sangat bijak dalam memberikan arahan. Yakni untuk lebih jernih melihat permasalahan, dan dalam hal ini pesantren dianggap tidak terlibat dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh putra dari pengasuhnya, yakni MSAT atau Mas Bechi.
"Sebenarnya kita harus memang melihatnya antara perilaku pribadi dan kelembagaan. Saya pikir sangat bijaksana memang karena itu dilakukan oleh perilaku perorangan mestinya lembaganya harus diselamatkan," kata Moeldoko
Menteri Agama Ad Interim, Muhadjir Effendy yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebelumnya buka suara mengenai keputusannya membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Muhadjir mengatakan, sebelum mengambil keputusan itu, dirinya terlebih dahulu meminta arahan dari Presiden Joko Widodo.
Setelah mendapatkan arahan dari Prrsiden Jokowi, Muhadjir kemudian mengambil keputusam untuk membatalkan pencabutan izin tersebut. Pembatalan pencabutan izin tersebut karena Jokowi tak ingin peserta didik di ponpes tersebut terganggu dalam pendidikannya.
"Karena itu, atas arahan dari bapak presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional supaya dibatalkan biar anak-anak segera masuk sekolah lagi. Orangtua juga merasa nyaman," ujar Muhadjir.
