Kritik Pemerintah soal Anomali Pasar Migor, PKS: Jangan Bikin PHP
- VIVA.co.id/ Lucky Aditya (Malang)
VIVA Politik - Pemerintah diminta segera bertindak mengatasi ketimpangan harga jual minyak goreng dengan harga crude palm oil (CPO) yang kian melebar. Saat harga CPO anjlok saat ini, mestinya harga migor, baik curah maupun kemasan ikut turun.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. Menurut dia, harga yang mesti turun karena biaya utama komponen produksinya turun drastis.
"Data yang dikeluarkan KPB Nusantara 7 Juli 2022, menunjukkan harga CPO merosot tajam mendekati Rp6 ribu per kg. Hampir sepertiga dari harga CPO di bulan maret 2022, yang sempat bertengger di angka Rp17 ribu per kg," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Senin, 11 Juli 2022.
Dia menyinggung harga tandan buah segar (TBS) sawit yang turun tajam di bawah Rp1.000. Sementara, ia bilang harga migor curah maupun migor kemasan justru anteng-anteng saja.
"Mana janji Luhut yang mendapat tugas menata industri dan tata niaga migor ini? Harga pokok produksi (HPP) migor juga belum diaudit. Jangan cuma bikin PHP," tuturnya.
Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto.
- Dok. PKS
Pun, dia menambahkan penurunan harga migor curah, sejak puncaknya (4 April 2022) sampai hari ini, hanya sebesar Rp3.150 per kg atau turun sebesar 15 persen. Jadi, kata dia, masih di atas Harga Eeceran Teringgi (HET) sebesar Rp15.500 per kg.
Sedangkan, penurunan harga migor kemasan sejak puncaknya pada 26 April 2022 lebih tipis lagi yaitu hanya sebesar Rp1.250 per kg atau sekitar 4 persen.
"Ini menunjukkan, bahwa pasar migor nasional tidak sempurna. Dugaan bahwa pasar migor nasional bersifat oligopolistik, dimana pembentukan volume dan harga migor di pasar ditentukan oleh segelintir pengusaha migor, menjadi sangat kuat," jelas Mulyanto.
Dengan kondisi itu mengakibatkan, petani sawit jadi pihak yang paling menanggung beban turbulensi pasar. "Petani sawit di bagian hulu atau emak-emak pengguna migor di bagian hilir. Pengusaha migor yang ada di bagian tengah posisinya lebih menguntungkan," kata Mulyanto.
Maka itu, menurutnya Pemerintah harus secara sungguh-sungguh menata industri dan tata niaga migor ini. Jangan terkesan Pemerintah justru malah memihak pada para pengusaha migor tersebut.
Dia bilang merosotnya harga CPO sekarang ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menguatkan sisi hulu. Kemudian, membenahi pasar migor yang oligopolistik.
Mulyanto berpesan agar pemerintah jangan kalah dengan mafia migor. Kasus penyuapan fasilitas ekspor CPO yang melibatkan Komisaris di perusahaan migor raksasa, jangan dilihat hanya sebagai tindak kejahatan personal.
Namun, kata dia, dalam kasus ini harus dilihat lebih dalam lagi, yakni sebagai bentuk penyimpangan korporasi.
