PKS Sebut di DPR Mulai Muncul Wacana Tolak Capres Bukan Kader Partai
- Dok. PKS
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboebakar Alhabsyi belum dapat memastikan sosok yang akan diusung partainya sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. PKS memang tengah berkomunikasi intensif dengan sejumlah partai lain untuk menjajaki peluang mengusung calon presiden namun sampai sekarang belum ada keputusan.
"Pertemuan ini jangan cepat-cepat menyebut nama [calon] presiden. Biar saja dulu dia bermain dengan waktu, nanti ketemu titik temunya; kalau sudah kelihatan nanti kan ada by ilmiah, ilmiahnya by survei: bagaimana orang melihat dia, jejak digitalnya, [dan] sebagainya, di situlah muncul kesepakatan," kata Aboebakar saat berbicara dalam akun Youtube Refly Harun yang diunggah pada Senin, 4 Juli 2022.
Kini memang muncul sejumlah nama yang santer akan diusung sebagai calon presiden, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun semua nama tersebut belum dapat dengan mudah maju sebagai calon presiden.
Kotak suara logistik Pemilu/Ilustrasi.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
"Muhaimin bagian daripada calon, it's okay. Anies bagian dari calon. Ganjar pun juga dari calon. Tapi ada yang menarik: DPR lagi ada suara [yang mewacanakan] ini tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Nah, ini bahaya, seru nih, hangat nih," kata Aboebakar.
Nama yang kini beredar tak lantas dengan mudah maju sebagai capres. Selain harus ada dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen suara sah nasional, ada juga suara berembus terkait syarat harus jadi anggota dari partai politik untuk bisa maju sebagai capres.
Meski Aboebakar belum dapat berbicara lebih jauh, dia dapat memastikan bahwa suara atau wacana itu sudah mulai terdengar di Parlemen. Dia juga menolak menjawab rumor bahwa gagasan atau wacana itu merupakan upaya untuk menjegal tokoh-tokoh potensial tetapi bukan kader partai politik.
Ganjar Pertanyakan Presiden Prabowo yang Beri Kesempatan Koruptor Bertobat dan Dimaafkan
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mempertanyakan bagaimana cara memaafkan seorang koruptor. Karena menurutnya yang mengadili koruptor bukan ranah eksekutif tetapi yudikatif.
