Yenny Wahid Minta Isu SARA Tidak Digunakan, Dampaknya Panjang
- Istimewa.
VIVA – Isu mengenai suku, ras, agama dan antargolongan atau SARA, kerap kali muncul jelang pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilu. Maka jelang Pemilu 2024, masalah ini diharapkan tidak digunakan karena berakibat sangat panjang.
Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengingatkan para politisi agar tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sebagai alat konsolidasi suara menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut dia, isu SARA memang dapat dengan cepat mendulang suara, tetapi dampaknya dapat memecah belah bangsa.
“Isu SARA menjadi isu yang paling mudah dipakai untuk konsolidasi politik, tetapi isu itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dampaknya panjang,” kata Yenny menjawab pertanyaan ANTARA selepas menghadiri "Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional terhadap Ancaman Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme" di Badung, Bali, Rabu dikutip dari Antara.
Ia mengingatkan para politisi untuk tak mengambil jalan pintas tersebut dan meminta masyarakat sebagai pemilih agar cerdas serta tidak mudah terprovokasi apabila ada pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam kampanye politiknya.
“Kita sebagai pemilih cerdas harus menuntut pertanggungjawaban tokoh politik agar tidak menggunakan isu SARA karena dampaknya masyarakat akan terbelah. Dampaknya panjang dan sangat merusak,” kata Yenny.
Dalam acara deklarasi kesiapsiagaan yang digelar BNPT di Badung itu aktivis politik Yenny Wahid menyampaikan penggunaan isu SARA merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.
Pancasila, kata Yenny merupakan cara hidup yang menghargai adanya kebinekaan atau keragaman dalam hidup bermasyarakat.
“Indonesia beruntung karena punya Pancasila. Bagi kami umat Islam, Pancasila adalah ikatan suci yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia apa pun latar belakang agama, kepercayaan, dan ras dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yenny.
Ia menyampaikan Pancasila kemudian menjadi mekanisme untuk mengelola perbedaan sehingga masyarakat Indonesia yang beragam dapat hidup berdampingan dan bersikap toleran terhadap perbedaan.
“Di sini kita punya semacam pemahaman bahwa tidak usah main-main dengan isu SARA karena di negara lain (pemahaman) itu belum berkembang,” kata dia. (Ant)
