PDIP Tegur Masinton soal Peluang Koalisi dengan PKS-Demokrat
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik soal peluang kerja sama antara partai tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022, mengatakan Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDIP dan akan mendapatkan teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Hasto.
Anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu.
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus.
Sebelumnya, Masinton mengatakan pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDIP bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan pilpres 2024 sebagai pernyataan pribadi Hasto.
Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.
Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDIP untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.
"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda," katanya.
Guna memahami sikap politik PDIP berhubungan dengan peluang koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.
Dalam Rapimnas PKS, kata Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. PDIP bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.
"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," katanya.
Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan, PDIP menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," katanya.
Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan, aspek historis antara PDIP dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDIP.
"Dalam disertasi, saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," katanya.
Dalam politik, menurutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.
"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto. (ant)
