Mega Ungkap Alasan Punya Hak Prerogatif Pilih Capres
- PDIP
VIVA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membacakan hasil rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Ganjar, salah satunya keputusan calon presiden PDI Perjuangan adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
- Youtube PDIP
Beda dengan Partai Lain
Mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri, pun menjelaskan kenapa partainya beda dengan partai politik lain yang tidak diberikan hak prerogatif kepada ketua umumnya.
“Saya harus jawab, ya tentu karena partainya lain-lain. tapi PDI Perjuangan, itu sangat mudah sebenarnya dicerna,” kata Mega.
Baca juga: Tukang Bakso Trending Topik Gegara Omongan Megawati
Hasil Kongres
Di PDI Perjuangan, kata Mega, hak prerogatif itu diberikan kepada ketua umum. Tentu, pemberian tersebut bukan produk buatannya sendiri karena sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Tapi, institusi tertinggi partai kami yang disebut kongres partai, itulah yang memberikan pada ketua umum terpilih, maka diberikan kepada dia hak prerogatif,” kata putri mendiang Presiden Soekarno ini.
Menurut dia, hak prerogatif itu sebenarnya bukan hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi, Mega mengaku punya tanggung jawab yang sangat berat sebagai ketua umum, yaitu membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan.
“Jadi kalau ada yang mengatakan, saya maunya ke kanan. Saya harus mengatakan kepada anak saya, itu salah. Kamu harusnya jalan di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogatif saya. Kamu sudah saya peringatkan, bahwa kapal yang akan kita bawa itu di tengah. Maka tinggal ya,” ujarnya.
Terpilih Jadi Anggota DPR, Kader PDIP Tunaikan Nazar Jalan Kaki Jakarta-Boyolali 540 KM
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Didik Haryadi melakukan jalan kaki dimulai dari halaman kantor DPR RI pada 1 Januari.
